BONTANGPOST.ID, Bontang – Keterbatasan anggaran daerah untuk membiayai revitalisasi sekolah menjadi perhatian DPRD Kota Bontang. Sekolah dinilai perlu lebih aktif membuka komunikasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan perbaikan fasilitas tidak hanya bergantung pada APBD.
Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang Heri Keswanto mengatakan, peluang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dapat dimaksimalkan melalui penyampaian kondisi sekolah yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan yakni kelengkapan data sarana dan prasarana dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Menurut Heri, data tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan sekolah yang memperoleh program revitalisasi.
“Tidak semuanya harus melalui APBD Bontang. Perlu membangun komunikasi ke pusat terkait bantuan revitalisasi,” tandas Heri.
Ia menyebut, DPRD juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang mengenai keterbatasan anggaran hibah untuk mendukung kebutuhan revitalisasi sekolah.
Heri menilai kondisi fasilitas di sejumlah sekolah swasta masih membutuhkan perhatian. Karena itu, sekolah perlu memastikan berbagai kekurangan sarana dan prasarana tercatat dalam Dapodik secara terbuka.
Menurutnya, pencatatan yang sesuai kondisi lapangan akan membantu pemerintah melihat kebutuhan sekolah secara lebih jelas. Sebaliknya, apabila fasilitas yang membutuhkan perbaikan tidak tercantum secara maksimal, kebutuhan tersebut berpotensi tidak tergambarkan dalam data.
“Alangkah baiknya lebih jujur dalam isi Dapodik. Sampaikan kalau memang masih ada kekurangan,” ujarnya.
Heri memahami masih ada pihak sekolah yang khawatir mengungkap kondisi fasilitas secara terbuka karena dikaitkan dengan penilaian akreditasi. Kekhawatiran tersebut membuat sebagian kondisi sarana dan prasarana belum disampaikan secara maksimal.
“Selama ini kita terdoktrin soal akreditasi. Kalau tidak bagus, takut anak tidak mau sekolah di sana,” terangnya.
Ia menekankan, pembenahan data seharusnya tidak dipandang sebatas persoalan administrasi. Informasi mengenai kondisi sekolah justru dapat menjadi dasar untuk menunjukkan kebutuhan dukungan pemerintah.
Selain itu, Heri meminta sekolah bersama dewan guru tidak hanya menunggu program bantuan datang. Komunikasi dengan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, perlu dibangun untuk mengetahui peluang program yang dapat dimanfaatkan.
Hingga saat ini, terdapat 17 sekolah dasar negeri dan swasta di Bontang yang masuk dalam daftar program revitalisasi pemerintah pusat. Pada jenjang SMP, tercatat sembilan sekolah negeri dan swasta yang masuk dalam program serupa.
Dengan adanya program tersebut, Heri mendorong sekolah memanfaatkan peluang bantuan yang tersedia dengan memastikan kebutuhan fasilitas telah tercermin dalam data dan dikomunikasikan kepada pihak terkait. (*)
