bontangpost.id – Sejumlah kepala dinas tak hadir dalam undangan rapat gabungan DPRD Kota Bontang.
Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Agus Haris mengaku sangat kecewa dengan hal tersebut. Mengingat rapat bertujuan membahas dugaan hilangnya wilayah Loktunggul dalam Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PT Graha Power Kaltim.
“Ini masalah penting dan seharusnya kepala dinas itu hadir, sebab mereka yang dapat mengambil keputusan,” katanya.
Pihaknya pun berniat menbahasnya secara internal dengan dinas terkait, agar duduk persoalan dapat ditinjau dengan jelas sebelum mengundang pihak perusahaan.
Diketahui, DPRD Bontang mengundang beberapa kepala OPD di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK), Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (DPKPP).
Selanjutnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Camat Bontang Selatan, dan Lurah Bontang Lestari.
“Semua kepala dinas enggak datang, hanya kirim perwakilan. Camat juga enggak hadir. Dinas PUPRK malah enggak ada yang datang sama sekali,” tutur politikus yang akrab disapa AH itu.
Menurutnya, perwakilan yang dihadirkan tidak dapat mengambil keputusan. Jika demikian, rapat pun hanya akan menampung dan meneruskan.
“Kalau seperti itu kan jadi enggak efektif. Kami sepakat agar rapat ditunda,” ujar dia.
Senada, Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang Amir Tosina menyebut, pemerintah perlu menjelaskan terkait dugaan hilangnya pemukiman tersebut dari amdal perusahaan.
“Tapi bagaimana mau dibahas. Sementara kami perlu kejelasan,” sebutnya.
Selain itu, ia juga menyoroti ketidakhadiran Dinas PUPRK. Mengingat dalam rapat komisi, mereka juga jarang hadir.
“DPRD seakan tidak dihargai, padahal kami ini mitra. Berikutnya jangan sampai seperti ini lah,” tandasnya. (*)
