BONTANGPOST.ID, Samarinda – Di tengah APBD Kaltim 2026 yang menciut, yang tersisa Rp15,15 triliun. Sejumlah prioritas pembangunan yang direncanakan pemprov mulai dipertanyakan nasibnya. Terutama yang bekelindan soal akses antardaerah di Kaltim.
Pertanyaan itu disuarakan anggota Fraksi PAN-NasDem, Abdul Giaz, ketika membacakan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna akhir pekan lalu.
Fraksi PAN-NasDem meminta, pemerintah memaparkan strategi dalam penataan ulang prioritas pembangunan di tengah keterbatasan fiskal. “Beserta mencari sumber pendanaan alternatif,” katanya.
Sumber-sumber pemasukan itu bisa berangkat dari kolaborasi dengan sektor swasta, BUMD, atau lembaga non-pemerintah.
Akses antardaerah di Kaltim bisa disebut masih jauh dari kata layak. Sebut saja, Samarinda ke Kutai Barat yang minim sentuhan perbaikan. Atau ruas jalan yang terbentang ke utara, dari Bontang ke Kutai Timur, berlanjut ke Berau.
PAN-NasDem juga menyentil soal wacana Jalan Tol Samarinda-Bontang yang digulirkan Gubernur Rudy Mas`ud, ketika kunjungan ke pesisir Kutai Kartanegara dan Bontang beberapa waktu lalu.
“Bagaimana nasibnya,” sebut Giaz mengakhiri pandangan umum fraksi yang dibacanya.
Sorotan itu hadir bukan tanpa dasar. APBD 2026 sebesar Rp15,15 triliun dihampar di atas kertas sudah jelas ke mana arahnya. Rp8,16 triliun sudah terplot untuk belanja operasi, yang merupakan pengeluaran rutin pemerintah.
Lalu, belanja transfer yang berupa bagi hasil dan bantuan keuangan ke kabupaten/kota Rp5,8 triliun. Dengan dua pos belanja itu saja, ruang yang tersisa untuk pembiayaan proyek-proyek strategis teramat tipis. (*/riz/bay/kpg)
