bontangpost.id – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengkritik kunjungan rombongan wali kota ke Banyuwangi dan Surabaya untuk belajar soal program Rantang Kasih. Terlebih kunjungan itu dilakukan ketika warga Bontang tengah dilanda kesulitan akibat banjir.
Agus mengatakan, kunjungan tersebut cukup problematis. Pertama, kunjungan ke daerah tersebut mestinya cukup diwakili Kepala Bidang di dinas terkait. Wali Kota tak perlu ikut. Terlebih, studi banding tersebut sekadar membahas persoalan teknis.
“Biasanya kalau hal-hal teknis begitu cukup mengutus kepala bidang. Saya kira kepala daerah tidak perlu lah,” sebutnya kepada bontangpost.id, Rabu (26/1/2022) sore.
Selain itu, Agus juga mempertanyakan urgensi kunjungan itu. Rantang Kasih adalah janji politik Basri-Najirah. Artinya, program itu sudah jauh hari direncanakan. Pun telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Program sudah tertuang dalam RPJMD kenapa lagi harus dipelajari. Harusnya bentuk kerjanya Rantang Kasih sudah dituangkan dan siap, baik regulasinya serta penganggarannya,” urainya.
Politikus Gerindra itu menilai kondisi ini semakin menimbulkan polemik. Pasalnya, kunjungan dilakukan ketika banyak warga Bontang menderita akibat banjir. Absennya Wali Kota Basri dalam kondisi ini seperti menunjukkan bahwa ia tak sensitif terhadap kondisi warganya sendiri. Ia menyebut pemimpin mestinya hadir ketika warga kesulitan. Namun kondisi sebaliknya justru terjadi di Bontang.
“Kalau begini kondisinya, seperti warga Bontang kehilangan induknya,” ucapnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Bahtiar Mabe yang ikut dalam rombongan, mengatakan, kunjungan ini bersifat penting. Sebab, rancangan yang tertuang dalam RPJMD wali kota dan wakil wali Kota dinilai masih bersifat global.
Dengan begitu, proses secara teknis perlu dipelajari tentang mekanisme penyaluran Rantang Kasih agar seluruh sektor diberdayakan. “Iya, kalau di Surabaya dan Banyuwangi menggunakan metode swakelola dan belanja langsung. Apalagi program ini baru di Bontang,” kata Bahtiar Mabe.
Lebih lanjut, arahan Wali Kota Bontang, jika program tersebut juga memberdayakan pelaku usaha kuliner. Misalnya, dari segi penyaluran. Idealnya alokasi program tersebut menggunakan swakelola dan belanja langsung pengadaan. Kemudian, program tersebut juga akan bermanfaat bagi pelaku usaha lokal. Misalnya, kelompok katering.
“Jadi, tidak hanya segelintir orang saja yang merasakan. Asas manfaat harus ditetapkan mana yang ideal,” ungkapnya.
Artinya, kunjungan itu bersifat penting. Agar dikemudian hari tidak menjadi persoalan yang baru.
“Jadi tidak lari kosong. Semua di bahas makanya melibatkan Bapelitbang, Dinkes, UKP-BJ, Dinsos-PM, dan Bagian Hukum,” pungkasnya. (*)
