Isu tak sedap muncul dalam Program Indonesia Terang (PIT). Di sejumlah daerah, program ini digunakan oleh oknum perusahaan swasta untuk “memalak” kepala daerah.
BONTANG – Dugaan kasus penipuan ini pertama kali diungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu. Di Sumatera Barat, kata dia, kepala daerah melaporkan diminta membayar hibah lampu solar cell dalam program PIT oleh oknum perusahan swasta.
Lalu bagaimana di Bontang? Sekretaris Daerah (Sekda) Aji Erlynawati mengatakan pihaknya akan mencari tahu terlebih dahulu dengan isu yang berkembang tersebut.
“Kami belum tahu masalahnya secara detail. Jadi kami akan mencari tahu terlebih dahulu,” katanya kemarin, Kamis (12/3/2020).
Diketahui, Kota Taman mendapatkan 7.000 unit penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS). Bantuan ini merupakan hibah dari PT Imza Rizki Jaya (IRJ). Sebanyak 200 unit akan diterima mulai April mendatang. Akan dipasang di Kelurahan Kanaan, Gunung Telihan, dan kawasan Berbas.
Terkait isu ini, Komisaris PT IRJ Gempar Soekarno Putra menyebut, bahwa PIT bukanlah program yang bersumber dari dana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ataupun dari dana pemerintah. Melainkan murni kepedulian PT IRJ ke masyarakat Indonesia.
“Program ini diadakan secara gratis untuk pemasangan PJUTS khusus di daerah-daerah yang belum ada penerangan jalan oleh PLN dan Kementerian ESDM,” ujar Gempar.
Dia menyatakan tuduhan dari wakil rakyat di Senayan yang menyebut PT IRJ berkeliling daerah menawarkan program PJUTS secara gratis tidak benar. Sebab yang meminta program PJUTS itu untuk dilaksanakan di daerahnya adalah perusahaan-perusahaan dari daerah yang menawarkan diri untuk menjadi sub kontraktor dari PT IRJ.
“Kalau mungkin adanya penawaran itu dari pihak-pihak tertentu kepada kepala daerah, dapat dipastikan bahwa itu bukan berasal dari PT IRJ. Sehingga perlu keterbukaan siapa kepala daerah yang diminta dana dan siapa orang yang meminta dana tersebut,” ucapnya. (*/eza/rdh/kpg)
