BONTANGPOST.ID – Komitmen Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mendorong akses keuangan inklusif kian terbukti. Lewat peran aktif Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, program-program kredit mikro berhasil menyasar ribuan pelaku usaha produktif, khususnya di sektor UMKM.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Timur dan Utara (OJK Kaltim-Kaltara) Parjiman, menyebutkan bahwa hingga Mei 2025, platform KURKaltim.com telah menjadi andalan akses permodalan pelaku usaha kecil.
“Melalui program unggulan ini, sudah ada 676 debitur yang mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total nilai mencapai Rp65,03 miliar,” ungkap pria yang biasa dipanggil Jimmy itu.
Jika ditarik ke belakang, grafik pertumbuhan KUR yang diajukan melalui KURKaltim.com menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun.
Pada Desember 2021, tercatat hanya 203 pengajuan dengan nilai KUR Rp18,12 miliar. Grafiknya terus meningkat positif, melonjak signifikan pada Desember 2022 menjadi Rp45,55 miliar dengan 464 pengajuan.
Tak hanya tingkat provinsi, TPAKD di daerah pun punya gebrakan serupa. Salah satunya Kredit Kukar Idaman (KKI) yang diinisiasi TPAKD Kutai Kartanegara. Program itu menjadi solusi konkret bagi pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, pengolahan, perdagangan, hingga jasa.
“KKI telah menyalurkan Rp36,01 miliar kepada 1.748 debitur hingga Juni 2025,” sebut Jimmy. Angka itu melesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Misalnya, pada Desember 2022, penyaluran KKI baru mencapai Rp4,35 miliar kepada 279 debitur, sedangkan tahun 2023 tumbuh tiga kali lipat menjadi Rp14,20 miliar dengan 813 debitur.
Sementara itu, TPAKD Samarinda punya program Kredit Bertuah yang menyasar pelaku usaha mikro. Penyaluran kredit itu juga menunjukkan tren positif. “Hingga Juni 2025, Kredit Bertuah sudah tersalur sebesar Rp12,54 miliar kepada 598 debitur,” jelasnya.
Padahal pada akhir 2021, realisasi Kredit Bertuah baru berada di angka Rp1,85 miliar untuk 89 debitur, dan tumbuh pesat tiap tahunnya. Tahun 2024, misalnya, nilai penyaluran sudah mencapai Rp11,91 miliar kepada 566 debitur.
Jimmy menegaskan bahwa kehadiran TPAKD dengan program-program anti-rentenir tersebut adalah upaya nyata untuk memperluas akses keuangan formal bagi masyarakat daerah. Dengan sinergi tersebut, Kaltim diyakini bisa memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang mandiri dan inklusif. (*)
