Anggaran Belum Pasti, Pelaksanaan Tunggu Ketetapan KPU Pusat
SAMARINDA – Kepastian penyelenggaraan pemilihan gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 masih belum jelas. Belum pastinya anggaran dari Pemprov Kaltim untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) disebut-sebut jadi biang galaunya para penyelenggara pemilu. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim, Saipul Bachtiar saat dihubungi Metro Samarinda mengaku masih menunggu kepastian anggaran yang akan turun dari provinsi. “Sampai saat ini masih diperkirakan, belum ada pastinya berapa,” ujarnya, Sabtu (4/2).
Tak hanya soal anggaran yang belum pasti. Pihaknya pun masih menunggu kepastian keputusan dari KPU Pusat untuk penetapan waktu penyelenggaraan pemilu beserta tahapan-tahapannya. Sebab, Pilgub Kaltim 2018 direncanakan akan serentak dengan seluruh daerah lain di Indonesia. Padahal, di semester kedua 2017 seharusnya sudah mulai memasuki tahapan pilkada. “Karena akan serentak, maka keputusannya dari KPU pusat, bukan dari provinsi,” kata Saipul.
Bawaslu Kaltim pun sudah menyiapkan rencana tahapan membentuk panitia pengawas pemilu (panwaslu). Namun, hal tersebut baru bisa dilaksanakan minimal satu bulan sebelum tahapan pemilu dilaksanakan. Artinya, lanjut Saipul, jika keputusan dari KPU pusat untuk penetapan waktu dan tahapan pemilu belum turun, maka Bawaslu Kaltim pun belum bisa berbuat banyak.
Menyoal anggaran untuk Pilgub Kaltim 2018, menurut Saipul hal tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. Dalam bagian I Umum huruf c, pendanaan kegiatan pilkada dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan dapat didukung melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Artinya, kalau ternyata Pemprov Kaltim menyerah soal anggaran pilgub ini, APBN bisa membantu. Asalkan ada pernyataan resmi dari provinsi kalau memang benar-benar lempar handuk atau angkat tangan. Tapi sampai saat ini, baik KPU dan Bawaslu provinsi sebagai penyelenggara pilkada masih di posisi bingung, galau,” jelas Saipul.
Saipul berharap, baik dari Pemprov Kaltim segera ada kepastian soal anggaran yang akan diturunkan untuk Pilgub Kaltim 2018. Hal itu diperlukan untuk menjamin kepastian penyelenggaraan Pilgub Kaltim 2018 mendatang. “Pilgub Kaltim 2018 harus mencerminkan pemilu yang jujur, adil, langsung, bebas, dan rahasia. Dukungan dari seluruh lapisan masyarakat diperlukan demi kesuksesan pemilu mendatang,” harap Saipul. (zul)
