Gubernur Siap Pasang Badan Dukung Pemekaran Kutai Pesisir 

SAMARINDA – Masyarakat dari lima kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berjuang agar terbentuk kabupaten pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Kutai Pesisir. Lima kecamatan wilayah Kukar itu terdiri Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Sanga-sanga, Kecamatan Anggana, Kecamatan Samboja dan Kecamatan Loa Janan Ulu.

Dalam pertemuan dengan tim sukses (timses) Kutai Pesisir di Ruang Serbaguan Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (13/2) dengan tegas Gubernur Awang Faroek Ishak menyatakan dukungannya terhadap pembentukan daerah pemekaran tersebut.

Bahkan, dia secara tegas akan melawan pemberlakuan moratorium pemekaran daerah baru (DOB) oleh pemerintah pusat. “Itu kan urusan pemerintah (moratorium DOB, Red.). Sekarang banyak yang di moratorium tapi buktinya di DPR lolos. Untuk Kutai Pesisir saya pasang badan,” kata Awang.

Moratorium  yang diberlakukan pemerintah lanjutnya, hanya bersifat penundaan bukan pembatalan terhadap pembentukkan DOB. Khusus pengusulan DOB Kutai Pesisir yang awalnya bernama Kutai Pantai sudah dilakukan sejak 1987, namun terus mengalami kendala karena masalah di daerah.

Awang mengakui Pemprov Kaltim secara penuh mendukung pembentukan daerah pemekaran baru dan semuanya sudah berjalan dengan baik bahkan maju. Pada waktu itu ujarnya, DPRD Kaltim dan lembaga legislatif Kukar menyetujui terbentuknya Kutai Pantai.

“Namun  bupati saat itu (Syaukani HR) tidak bersedia menandatangani berita acara pembentukkan,” jelasnya. Karenanya, pembentukan kabupaten baru, Kutai Pesisir hingga saat ini masih terkendala dan sulit diwujudkan.

Awang mengungkapkan beberapa DOB di Kaltim, sukses dan tidak mengalami permasalahan, sebaliknya semakin maju dan berkembang. Diantaranya, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang hasil pemekaran Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk Kutai Barat.

Selanjutnya, Penajam Paser Utara  (PPU) pemekaran dari Kabupaten Paser dan sekarang kembali lagi diusulkan untuk DOB Paser Pesisir.

Termasuk pemekaran Kabupaten Bulungan menjadi Kabupaten Malinau dan Tana Tidung di wilayah Provinsi Kalimantan Utara (saat masih wilayah Kaltim).

“Pokoknya saya dukung penuh pembentukan DOB Kutai Pesisir. Apalagi kalau keuangannya cukup kenapa tidak. Kita perlu lakukan kajian akademis nanti ya. Semoga pihak Kemendagri dan DPR setuju. Selesai sudah masalahnya,” harapnya.

Menurut gubernur, tuntutan masyarakat dari lima kecamatan di Kukar itu merupakan hal yang wajar demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Pada dasarnya Pemprov Kaltim mendukung pemekaran wilayah sesuai dengan semangat otonomi daerah,” kata Awang.  Alasannya, karena pemekaran wilayah guna  meningkatkan pelayanan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Selain itu, pemekaran mampu memperkokoh basis ekonomi rakyat dan memberikan kesempatan daerah otonomi baru (DOB) dalam mengatur perimbangan keuangan daerah dan pusat. Bahkan pembentukan DOB diyakini mampu membuka peluang dan lapangan pekerjaan. Juga memberikan peluang daerah mendapatkan investor secara langsung.

Sementara itu Sekretaris Umum Timses Kutai Pesisir Andi Firman mengatakan pihaknya sudah menyerahkan secara resmi surat dukungan maupun berita acara dari lima kecamatan yang tergabung dalam Kutai Pesisir.

“Surat dukungan maupun berita acara sudah kita serahkan ke Plt Bupati Kukar (Edi Damansyah) yang ditembuskan ke DPRD Kukar, Bapak Gubernur dan DPRD Kaltim,” ungkapnya.

Dia berharap gubernur memfasilitasi timses pemekaran untuk bertemu dengan Plt Bupati dan DPRD Kukar diagendakan sidang paripurna sebelum berlangsung Pilgub 2018.

Tokoh masyarakat yang juga mantan anggota DPRD Kaltim, H Hermain Okol mengungkapkan dukungan dalam perjuangan pembentukan Kutai Pesisir. Dimana dirinya sudah melakukan sosialisasi bahkan deklarasi masyarakat lima kecamatan yang tergabung dalam Kutai Pantai (Kutai Pesisir sekarang).

“Saya ingat sekitaran 1980an di Muara Jawa kami melakukan pidato deklarasi pembentukan Kabupaten Kutai Pantai. Kita akan terus berjuang untuk mewujudkannya,” beber Hermain.

Hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi II DPRD Kaltim Jumahir Jahidin dan lima camat dari wilayah Kutai Pesisir serta tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda setempat. Mendampingi gubernur, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ichwansyah serta Asisten Administrasi Umum Bere Ali dan beberapa pimpnan OPD di lingkungan Pemprov Kaltim. (*/drh)