Gubernur Terpilih Mesti Terbuka

Sebut Parpol Sulit Sampaikan Pendapat

SAMARINDA – Serangkaian asa sudah digantungkan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 mendatang. Salah satunya, gubernur terpilih nantinya diharapkan mampu memberikan ruang komunikasi secara luas kepada masyarakat, termasuk juga kepada partai politik.

Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Kaltim, Herwan Susanto. Menurut dia, penyampaian visi dan misi dari bakal calon gubernur (cagub) merupakan media untuk mengetahui komitmen kandidat saat nantinya benar-benar terpilih.

“Penyampaian visi dan misi agar mengetahui bagaimana bila calon terpilih menjadi gubernur untuk kepentingan masyarakat Kaltim dan juga kepentingan Partai Hanura di Kaltim,” kata Herwan.

Dia tidak memungkiri bila memang ada kepentingan partai dalam rangka pemenangan cagub dalam pilgub tahun depan. Pasalnya, Herwan beranggapan selama ini partai-partai politik susah sekali untuk bisa menyampaikan pemikiran maupun masukan kepada kepala daerah. Khususnya terkait proses pembangunan di Kaltim.

“Jangankan dapat pintu, dapat celah untuk menyampaikan pemikiran saja susah,” sebut Ketua Fraksi Partai Hanura di DPRD Kaltim ini.

Karenanya, sejak awal Herwan sudah menyampaikan kepada siapapun cagub yang nantinya terpilih diusung Hanura, agar bisa memperhatikan persoalan ini. Yaitu agar nantinya setelah terpilih bisa memberikan kesempatan kepada partai politik dan masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Jangan sampai alergi terhadap saran, pendapat, maupun kritikan dari masyarakat.

“Selama ini jangankan rakyat, wartawan saja mengritik kepala daerah saat ini saja beliau sudah emosional. Makanya harapan saya nanti kepala daerah khusus yang diusung Partai Hanura selalu terbuka kepada masyarakat,” jelasnya.

Dalam hal keterbukaan ini, Herwan menjadikan Gubernur Bali sebagai contoh. Dalam kunjungannya ke Pulau Dewata beberapa lalu, dia mendapati sarana penyampaian pendapat yang difasilitasi Pemprov Bali. Yaitu penyediaan mimbar bebas di setiap pekan. Mimbar ini ditujukan menyampaikan semua uneg-uneg.

“Modelnya seperti di Taman Ismail Marzuki. Tapi itu kan hanya terbatas pada organisasi atau LSM. Kalau di Bali ini difasilitasi pemerintah daerah, untuk bisa memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah, baik dihadiri maupun tidak dihadiri gubernur,” terang Herwan.

Keterbukaan inilah yang menjadi harapan Partai Hanura ke depan. Adapun cagub yang diusung Partai Hanura nantinya akan ditentukan melalui rapat kerja daerah (Rakerda) setelah sebelumnya dilakukan penyampaian visi dan misi. Dari rakerda, DPD Hanura Kaltim akan mengusulkan ke DPP dan bersama-sama menentukan siapa yang layak diusung bertarung memperebutkan kursi KT-1. (luk)