BONTANG– Rencana penghapusan tenaga kerja honorer di lingkungan pemerintah sedikit membuat gabut (bingung). Meski instruksi tersebut dalam pertimbangan Badan Kepegawaian Negara (BKN), cukup merisaukan jumlah honorer yang tak sedikit di Kota Taman.
Pemkot Bontang memiliki 1.600 lebih honorer. Sementara, penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pun ditolak pemkot. Meski terbilang sedikit kursi yang diberikan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai, hal itu dapat menutup kekurangan abdi negara.
Kuota CPNS yang diberikan hanya 117 formasi yang meliputi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan teknis. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aji Said M Mahdy mengatakan, alasan penolakan CPNS tersebut karena tidak ingin peluang kerja di Kota Taman jatuh ke tangan orang lain.
“Ya, maunya orang kita (Bontang) lah, masa orang luar,” ujarnya, Kamis (6/2/2020). Dia menambahkan, tes CPNS merupakan tes skala umum. Jadi, dapat dipastikan banyak orang luar daerah yang akan ditempatkan di Kota Taman. Dia juga mengakui, sumber daya manusia di Bontang sudah sangat baik.
Sayang, saat diuji menjadi abdi negara tidak diterima. Padahal, selain memenuhi kebutuhan abdi negara, pemkot dapat melihat SDM masyarakatnya sendiri. Aji mengatakan, sebelum pembukaan CPNS, pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak kementerian terkait jumlah dan penaikan honorer ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, usaha tersebut sia-sia.
“Tidak diterima ajuan itu,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya akan kembali mengusulkan kenaikan honorer ke PPPK di Bontang. Namun, hal itu akan dilihat kembali dari kemampuan pemkot mengadakan tes kompetisi dasar (TKD).
Terpisah, Anggota Komisi I Rusli mengatakan, tidak ikutnya Bontang dalam pencarian abdi negara menjadi dilema tersendiri. Pasalnya, kabar penghapusan honorer di 2020 ini akan mengganggu kinerja yang ada.
“Ditambah tidak ada penerimaan CPNS,” jelasnya.
Namun, seiring penataran yang disampaikan oleh BKPSDM terkait akan melaksanakan TKD untuk menaikkan honorer menjadi PPPK, sedikit membuat lega. Pasalnya, mereka sering mendapatkan keluhan masyarakat tentang penghapusan honorer.
“Jadi, keresahan dan pertanyaan masyarakat telah terjawab. Semua itu dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan TKD,” ujarnya. (*/eza/kri/k16/kpg)
