BONTANG – DPRD Bontang telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tunjangan Ketiga Belas kepada Pejabat Negara, Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam rapat paripurna ke-6 masa sidang 3 DPRD Bontang, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan, kebijakan pemerintah ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2019 dan PP Nomor 36 Tahun 2019.
“Pemerintah Daerah menyambut kebijakan ini dengan sangat antusias,” kata Neni, Senin (13/5/2019).
Komponen pemberian tunjangan hari raya dan tunjangan ketiga belas diberikan berdasarkan jenis jabatan. Untuk pejabat negara dan anggota DPRD dengan komponen meliputi uang representatif, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Sedangkan untuk PNS dengan komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2018, pembayaran tunjangan ketiga belas dilakukan pada Juli dengan berpatokan pada penghasilan Juni. Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2019, tunjangan hari raya dibayarkan paling cepat sepuluh hari kerja sebelum tanggal hari raya.
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tunjangan hari raya dan tunjangan ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran. Akan tetapi dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta ditanggung Pemerintah Daerah.
Pemberian THR dan tunjangan ketiga belas merupakan kebijakan pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusi pejabat negara, DPRD, serta PNS dalam mencapai tujuan pembangunan nasional melalui pembangunan daerah. (mam)
