bontangpost.id – Ketika ibu kota negara (IKN) jadi dipindah ke Kaltim, sektor ekonomi diprediksi meningkat. Investasi bakal banyak masuk. Sebab itu, pelayanan perizinan dan penanaman modal harus mulai bersiap. Sebab, potensi investasi masuk tak hanya infrastruktur, tetapi juga ragam industri hilir.

Plh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menerangkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP merupakan jantung pelayanan publik di daerah. Sekaligus pintu gerbang investasi yang akan masuk di daerah. Sebab, salah satu indikator kemajuan reformasi birokrasi adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan.

“Untuk jabatan struktural di posisi kepala dinas, sekretaris, dan kasubbag umum yang dibantu kelompok jabatan fungsional. Kemudian tidak ada lagi bidang, melainkan ada dua jabatan fungsional utama, yakni kelompok fungsional pengelolaan penanaman modal dan kelompok fungsional penataan perizinan,” jelasnya dalam pertemuan virtual, Rabu (19/5).

Disebutkannya, hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo terkait penyederhanaan birokrasi yang didukung pelayanan berbasis elektronik melalui sistem dan aplikasi. Serta memberdayakan keahlian pada jabatan fungsional dan meminimalisasi rentang kendali pengambil keputusan.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kaltim Puguh Harjanto menegaskan Kaltim siap melaksanakan arahan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di DPMPTSP.

Beberapa hal sudah disampaikan, ada perkembangan terbaru dari dua pembahasan yang sudah diikuti. Salah satunya untuk struktural yang pada awalnya masih ada dua bidang, tetapi perkembangan terakhir menjadi fungsional seluruhnya.

“Pak Gubernur sangat mendukung nomenklatur baru untuk terciptanya pelayanan publik yang baik di Kaltim, arahan beliau agar DPMPTSP untuk bersiap. Kami sendiri sudah bersiap dari personel maupun sistem ke depan. Pada prinsipnya, kami menunggu terbitnya Permendagri. Ketika sudah terbit akan segera ditindaklanjuti dan diimplementasikan di Kaltim,” jelasnya.

Apalagi, dengan berprogresnya IKN akan menjadi multiplier effect. Sehingga, pembangunan di Kaltim terus berjalan. Tidak hanya pembangunan fasilitas di IKN, tetapi juga sarana transportasi. Sehingga, angka investasi pun bisa bertambah.

Dengan infrastruktur mulus, sektor seperti wisata, ataupun industri hilir, akan lebih mudah tumbuh. Misalnya, pada 2020 atau setelah jalan Tol Balsam diresmikan, meskipun di tengah pandemi, realisasi investasi di Kaltim sebesar Rp 31,38 triliun atau naik 147,31 persen dari target realisasi investasi pada 2020. Sektor transportasi seperti keberadaan jalan tol pun berpengaruh terhadap mobilitas. (nyc/dwi)