BONTANG – Sosialisasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 gencar dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang. Teranyar, bersama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bontang, KPU melakukan sosialisasi di kawasan pesisir, tepatnya di Pulau Tihitihi, Bontang Lestari, Bontang Selatan pada Kamis (1/3).
Komisioner KPU Kaltim Syamsul Hadi yang hadir dalam kegiatan ini bertutur, sosialisasi dengan tatap muka seperti ini lebih efektif dalam memaksimalkan partisipasi masyarakat. Karena langsung bersentuhan dengan para pemilih.
“Setiap warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan politik dan pendidikan pemilih. Serta mengetahui siapa saja calon gubernur dan calon wakil Gubernur Kaltim,” kata Syamsul.
Lebih lanjut dia mengharapkan, masyarakat Pulau Tihitihi yang secara administratif merupakan RT 17 Bontang Lestari dapat menggunakan hak suaranya secara penuh. Dari pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan KPU sebelumnya diketahui ada 153 pemilih yang memiliki hak pilih di Pulau Tihitihi.
“Kami harapkan 153 pemilih yang ada di Tihitihi semuanya bisa menggunakan hak pilihnya. Sehingga tingkat partisipasinya menjadi 100 persen,” sambung dia.
Keinginan partisipasi 100 persen ini cukup beralasan. Pasalnya dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Bontang 2015 lalu, partisipasi masyarakat Tihitihi merupakan yang tertinggi. Hal ini diungkapkan Komisioner KPU Bontang Agusyani.
Sehingga dia berharap siapapun gubernur dan wakil gubernur terpilih nanti, bisa memperhatikan aspirasi masyarakat secara merata. “Dan juga tidak mengecewakan para pemilih,” tambahnya.
Asisten I Pemkot Bontang M Bahri yang membuka sosialisasi ini menyampaikan, Badan Kesbangpol bekerja sama KPU Bontang senantiasa mengupayakan peningkatan partisipasi pada pilgub dan pemilu mendatang. Khususnya dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan sebagaimana di Tihitihi.
Lebih lanjut dia mengimbau warga RT 17 untuk tetap menjaga kondusifitas keamanan di Bontang serta menghindari politik uang. “Jangan sampai karena berbeda pilihan calon, masyarakat jadi ribut. Terlebih lagi jangan sampai warga terlibat politik uang. Jangan mau suara Anda dibeli. Rugi,” kata Bahri kepada warga.
Dari sosialisasi ini, masyarakat Tihitihi yang mayoritas nelayan dan petani rumput laut ini memiliki harapan untuk gubernur terpilih kelak. Di antaranya dapat memperhatikan fasilitas air bersih, listrik, dan stabilitas harga rumput laut.
Pasalnya selama ini untuk keperluan air bersih, warga harus membeli air bersih seharga Rp 1.000/jeriken. Sementara untuk kebutuhan listrik hanya mengandalkan tenaga surya dan genset. (luk)
