SAMARINDA–Wacana penghapusan tenaga honorer mengemuka. Salah satu institusi yang banyak memiliki tenaga honorer adalah pendidikan. Mereka adalah pendidik maupun tenaga kependidikan yang mengabdi di berbagai sekolah Kaltim.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Anwar Sanusi mengungkapkan, honorer nantinya berpeluang naik statusnya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait hal itu.
“Jadi kita belum ada juknisnya, kami kelompok guru di Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sudah punya formula. PGRI nanti saya suruh kerjakan, seperti apa tim mekanismenya,” kata Anwar.
Dia belum mengetahui keinginan pusat. Misalnya apakah semua yang sudah terdaftar itu jadi PPPK atau ada tes terlebih dahulu. “Tapi kami punya usulan PGRI, agar semua guru yang sudah terdaftar menjadi pegawai tidak tetap di provinsi yang SK-kan, kalau bisa kami usulkan semua untuk menjadi PPPK,” sambungnya.
Saat ini, tenaga honorer yang mendapat SK provinsi di bawah Disdikbud Kaltim ada 4.087 orang yang terdiri 2.475 guru dan 1.612 tenaga kependidikan. Mereka tersebar di berbagai sekolah di kota/kabupaten Kaltim. Untuk diketahui, provinsi berwenang terhadap jenjang SMA sederajat di Kaltim. Untuk jenjang SD dan SMP, berada di bawah wewenang kabupaten/kota masing-masing.
Nah, untuk syarat minimal jadi PPPK di PGRI adalah meraih gelar strata 1, linier dengan jurusan dan mata pelajaran yang diampu, serta pertimbangan usia.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan nantinya tenaga honorer yang belum habis masa kontrak akan dialihkan menjadi tenaga PPPK. “Kalau sudah habis ya tidak bisa,” ucap Isran.
Dia menyebut, belum mengetahui kapan aturan itu akan diterapkan. Apakah tahun ini, atau beberapa tahun mendatang. Saat ini, posisinya masih menunggu keputusan pusat.
Iksan (27), guru honorer di Samarinda, mengaku bersyukur jika guru honorer sepertinya dinaikkan jadi PPPK. Sebab, kesejahteraannya lebih baik dibandingkan jadi guru honorer yang gajinya di bawah upah minimum provinsi (UMP). “Tetapi saya masih ikhtiar jadi PNS. Mudahan lolos jadi PNS,” sambungnya.
Alasannya, PNS lebih terjamin dibanding PPPK. Sebab, mendapatkan pensiun sebagai bekal pada hari tua. Saat ini saja, untuk memenuhi keperluannya, Iksan mengaku memiliki pekerjaan sampingan. Terkadang, pekerjaan sampingannya ini, bayarannya lebih tinggi dibanding gaji sebulan mengajar. Namun, sifatnya tidak tentu.
Tak hanya Samarinda yang masih banyak guru honorer. Keberadaan guru honorer pun jadi andalan sekolah-sekolah di pedalaman Kaltim.
Seperti di SD 01 Teluk Sumbang, Bidukbiduk, Berau. Di SD ini, ada 80 siswa dengan 12 guru yang setengahnya adalah honorer. Para guru honorer itu harus selalu sigap berusaha mengikuti perkembangan pendidikan di kampung yang tak tersentuh sinyal ini. Selain itu, jumlah siswa yang sedikit juga berarti dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang didapatkan sedikit pula. Tunjangan untuk guru honorer pun tak bisa banyak.
Dulu mereka juga harus berperahu atau melewati jalan rusak di darat selama satu jam untuk mengantar anak didiknya mengikuti ujian nasional di Kampung Bidukbiduk yang merupakan pusat kecamatan. “Baru lima tahun terakhir bisa ujian sendiri di sekolah,” kata Wakil Kepala SD 01 Teluk Sumbang Taufiq.
Para guru honorer biasanya adalah putra daerah. Mereka ingin memajukan kampungnya dengan mendidik generasi muda sejak dini. Jika sekadar berhitung alasan materi, tentu lebih banyak pendapat menjadi pedagang. Maka dari itu, keberadaan guru honorer ini penting untuk memajukan pendidikan dan pantas mendapat honor yang lebih layak. (nyc/rom/k8/kpg)
