Bila sebelumnya kerap irit bicara, Isran Noor mulai terbuka soal rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Gubernur Kaltim itu juga berharap pusat memilih Benua Etam.
SAMARINDA-Isran Noor punya kepercayaan diri yang tinggi jika daerah yang dipimpinnya akan diamanatkan sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta. Meski begitu, Gubernur Kaltim itu enggan mengerdilkan daerah pesaing lainnya hanya agar ditunjuk pemerintah sebagai pusat pemerintahan Indonesia.
Orang nomor wahid di lingkup Pemprov Kaltim itu hanya ingin membahas potensi yang dimiliki Benua Etam. Selebihnya Isran menyerahkan hasil kajian akhirnya kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Saya enggak mau membandingkan dengan daerah lain. Kami cukup membicarakan apa yang dimiliki Kaltim. Misalnya potensi infrastruktur pendukung yang kita punya. Kalau kita membandingkan, nanti ada kesan mengecilkan orang lain,” papar Isran, Rabu (31/7/2019).
Di luar itu semua, yang membuat mantan bupati Kutai Timur (Kutim) itu cukup tertarik dengan pemindahan ibu kota, yakni potensi pembangunan dan ekonomi yang akan dihasilkan dari megaproyek tersebut.
Menurut dia, jika ibu kota dipindah ke Kaltim, akan terjadi lompatan anggaran yang cukup besar. Benua Etam layaknya ketiban durian runtuh. Berdasar hasil kajian Kementerian PPN/Bappenas, setidaknya diperlukan pendanaan Rp 466 triliun membangun ibu kota. “Kalau itu terjadi, akan ada transaksi keuangan yang cukup besar. Perekonomian kita pasti akan semakin baik, bahkan meningkat pesat,” ujar dia. Senin (5/8/2019), Isran diundang secara khusus Kementerian PPN/Bappenas bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isran akan mempresentasikan kesiapan Kaltim sebagai ibu kota negara.
Ada beberapa hal yang akan dipaparkan Isran terkait itu. Di antaranya, kesiapan masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Selain itu, Gubernur akan memaparkan kondisi keamanan dan ketertiban di Benua Etam dalam beberapa tahun belakangan maupun proyeksi ke depan.
“Insyaallah, kalau tidak ada perubahan, saya diminta Presiden Jokowi untuk presentasi terakhir rencana pemindahan ibu kota negara,” katanya. “Semua data yang kami punya nanti akan disampaikan. Misalnya, infrastruktur apa saja yang Kaltim punya. Tapi tidak membanding-bandingkan (dengan daerah lain). Kan enggak bagus,” tambahnya.
Sementara itu, untuk kajian teknis atas pemindahan ibu kota, Isran menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian PPN/Bappenas. Apapun hasilnya, Kaltim akan menerima dengan tangan terbuka. “Kami ini sami’na wa atho’na (mendengar dan taat) saja,” ujar Isran.
Mantan ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu membeberkan, kemungkinan pembacaan keputusan lokasi pemindahan ibu kota akan disampaikan Presiden Jokowi pada 16 Agustus, tepatnya saat pembacaan nota keuangan APBN di DPR RI. “Namun bisa juga pada 20 Oktober, saat pengukuhan presiden dan wakil presiden. Tinggal kita tunggu saja hasilnya. Doakan saja semoga itu bisa direalisasikan secepatnya dan Kaltim yang dipilih,” pinta dia.
LESTARIKAN TAHURA
Ada dua daerah yang direkomendasikan Pemprov Kaltim untuk menjadi lokasi pembangunan ibu kota negara. Pertama, di Sotek, Penajam, Penajam Paser Utara (PPU). Kedua, Kecamatan Samboja atau daerah Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara (Kukar). Namun belakangan, Pemprov Kaltim lebih condong memilih Tahura Bukit Soeharto. Kawasan tersebut dinilai lebih strategis. Berada di tengah-tengah Samarinda, Balikpapan, PPU, dan Kukar.
Isran pun sependapat dengan hal itu. Dia menyebut, dari sisi kewilayahan, Tahura Bukit Soeharto berada di 25 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sehingga cukup aman dari persoalan banjir dan kebencanaan.
Adapun untuk kawasan hutan di Tahura Bukit Soeharto, Isran meyakinkan, hutan itu tidak akan dirusak bila ibu kota jadi dipindah ke Kaltim. Sebaliknya, kawasan itu akan dilestarikan dan ditata ulang agar lebih terjaga lagi.
Dia memaklumi ada masyarakat yang khawatir jika pembangunan ibu kota dilakukan di kawasan itu, maka akan merusak tahura. “Hutan itu ke depan perlu dipelihara. Tidak mungkin akan dirusak. Kami akan buatkan desainnya agar kawasan hutan tetap terjaga. Tapi kalau ada yang ragu, saya kira itu biasa,” tutur Isran memberikan keyakinan.
Walau diunggulkan dan digadang-gadang bakal menjadi daerah pusat pemerintahan Indonesia, ternyata tidak membuat Isran lantas jemawa. Mantan ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu memilih menyerahkan segala keputusan atas pemindahan ibu kota kepada hasil kajian Kementerian PPN/Bappenas.
“Di mana pun ibu kota dipindahkan, termasuk di Kaltim, kami siap. Pemerintah dan rakyat pasti siap. Karena kita ini adalah bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi harus taat,” terangnya.
Namun, jika harus bicara dari sisi keamanan, Kaltim bisa dikatakan cukup aman. Hampir semua suku, ras, dan agama di Benua Etam sangat jarang bahkan nyaris tidak pernah ada konflik sosial apapun. “Pemindahan ibu kota itu kan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan kepentingan kelompok dan wilayah,” pungkas Isran.
MENYIAPKAN DIRI
Meski saat ini Presiden Jokowi belum memutuskan lokasi ibu kota negara akan dibangun, semua pihak terkait sudah mulai menyiapkan diri. Salah satunya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kaltim. Ketua LPJK Kaltim Heru Cahyono berkata, bila Kaltim dipilih jadi ibu kota, mau tidak mau, pihaknya mesti menyiapkan diri sejak dini. Sebab pengembangan infrastruktur akan memiliki banyak andil besar nantinya.
Apalagi Jokowi telah meminta LPJK untuk ikut menyiapkan para pekerja dan kontraktor yang akan mengerjakan proyek ibu kota. “Tidak mungkin semua jasa konstruksi akan didatangkan dari pusat. Begitu juga dengan penunjang pembangunannya. Saya sendiri tidak boleh berdiam diri. Kompetensi dari pekerja dan kontraktor akan kami tingkatkan lagi,” tuturnya.
Mengingat arahan Presiden Jokowi yang mengedepankan tenaga lokal, sambung Heru, saat ini LPJK menyiapkan 6 ribu perusahaan jasa konstruksi yang telah bersertifikat. Mereka semua tergabung dalam LPJK Kaltim. Jasa konstruksi itu dari beragam sektor. Mulai konstruksi hingga elektrik.
Diakui, dari 6 ribu perusahaan itu, hanya 2 ribu perseroan yang telah melakukan registrasi ulang. “Secara bertahap akan kami pastikan lagi rekan-rekan pengusaha kontraktor. Khusus untuk tenaga konstruksi, kami sudah menyiapkan 12 ribu orang. Mereka semua adalah tenaga kerja lokal dan siap pakai,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi masih menunggu arahan Isran Noor. Mengingat pemindahan ibu kota negara menjadi ranah gubernur. “Kami ngikut saja apa yang harus disiapkan dan bisa mempersiapkan apa yang ada,” ucap Rizal setelah coffee morning di Aula Pemkot Balikpapan kemarin.
Dalam hal ini, Rizal mengatakan, gubernur masih menanti petunjuk dari presiden. Dirinya mengaku, Balikpapan siap saja. Terkait setuju tidaknya masyarakat Balikpapan, Rizal menuturkan, jika benar-benar ibu kota dipindah ke Kaltim, Kota Minyak akan menjadi pintu gerbang. Mengingat banyak fasilitas termasuk bandara yang memadai ada di Balikpapan.
Dianggap sebagai angin segar, Rizal menyebut, tentu dengan pemindahan ibu kota itu punya dampak besar. Contohnya, pembangunan nantinya mengalir ke Kalimantan. “Itu pasti bisa bermanfaat bagi kemajuan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” ujar Rizal.
Diwartakan sebelumnya, rencana pemindahan ibu kota negara sudah diputuskan di Kalimantan. Namun, lokasi pastinya masih dalam kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan instansi lain.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemilihan Kalimantan sebagai lokasi ibu kota baru diputuskan sejak beberapa waktu lalu. “Kalimantan-nya mana nanti kami sampaikan,” ujarnya Selasa (30/7).
Kalimantan dipilih setelah Presiden meninjau langsung alternatif lokasi yang disiapkan menjadi ibu kota baru pada awal Mei lalu. Yakni, kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara. Lalu, wilayah Bukit Nyuling di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menuturkan masih menunggu hasil kajian yang dilakukan Bappenas. Dia berharap kajian yang disampaikan sudah komprehensif. Bukan hanya soal desain, melainkan juga berbagai aspek lain. Misalnya, kebencanaan, ketersediaan air, dampak ekonomi, kondisi demografi, sosial politik, hingga isu strategis pertahanan dan keamanan.
Dia mengaku tidak ingin kajian dilakukan setengah-setengah dan tergesa-gesa. Namun, Jokowi berharap kajian tidak terlampau lama. Hasilnya bisa diketahui bulan depan. “Semuanya harus komplet. Kami tak ingin tergesa-gesa tetapi secepatnya diputuskan,” imbuh mantan wali kota Solo itu. (*/drh/lil/riz/rom/k16/prokal)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
Discussion about this post