Bogor – Upaya menekan defisit keuangan yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus dilakukan pemerintah. Teranyar, pemerintah berencana menaikkan besaran iuran bulanan bagi peserta BPJS kategori PBI (Penerima Bantuan Iuran).
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan usai Rapat Kabinet Paripurna terkait penyusunan anggaran dan pagu indikatif 2020 di Istana Kepresidenan, Bogor, kemarin (23/4). “Kita sudah mulai mempertimbangkan untuk menaikkan iuran yang dibayarkan melalui PBI pemerintah,” ujar wanita yang akrab disapa Ani itu kepada media.
Saat ini, kata Ani, besaran iuran bagi peserta BPJS PBI sebesar Rp. 23.000 per jiwa. Angka tersebut dinilai terlalu kecil. Soal berapa kenaikan yang akan ditetapkan pemerintah, dia belum bisa membeberkan. Saat ini, pihaknya tengah melakukan kalkulasi yang disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia.
“Yang sekarang ini 23 ribu, nanti menjadi lebih tinggi lagi. Belum ditetapkan namun sudah ada ancang-ancang untuk menaikkan,” kata dia. Sembari menghitung kesiapan anggaran, pemerintah juga masih menunggu audit menyeluruh yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Selain menaikkan iurannya, pemerintah juga berencana memperluas cakupan penerima PBI BPJS. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, penerima PBI BPJS saat ini sebesar 96,8 juta jiwa. “Jumlah penerimanya dinaikkan jadi di atas 100 juta orang,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Sementara itu, BPJS Kesehatan mengapresiasi langkah menambah jumlah peserta PBI dan menaikkan iurannya. Hal ini merupakan salah satu hal yang ditunggu lembaga tersebut. ”Sesuai perhitungan aktuaria,” ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf.
Dia menyatakan bahwa BPJS Kesehatan dilibatkan dalam pembahasan tersebut. Namun Iqbal enggan membeberkan berapa jumlah pasti kenaikan iuran peserta PBI. ”Pasti melihat dulu kecukupan anggaran,” ungkap pria asli Jember itu. Dia berharap agar langkah ini mampu membantu mengatasi permasalahan missmatch yang selalu terjadi.
Kepala Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menuturkam bahwa penambahan jumlah peserta PBI merupakan hal yang wajar. Sebab pemerintah memiliki kewajiban mencapai universal coverage 254 juta peserta. Untuk mencapai angka itu setidaknya peserta PBI harus mencapai107 juta peserta.
”Kalau iurannya seperti ini maka defisit akan lebih besar lagi,” ungkapnya. Kenaikan iuran menjadi satu hal yang harus dilakukan. Idealnya setiap peserta BPJS Kesehatan membayar iuran Rp 36.000. Namun selama ini peserta PBI hanya membayar Rp 23.000 melalui dana APBN.
”Kalau APBN tidak mampu ya minimal menaikan Rp 7000 sehingga iuran menjadi Rp 30.000,” tuturnya. Dengan kenaikan itu maka potensi penambahan iuran menjadi Rp 11,4 triliun. (far/lyn/jpg)
