bontangpost.id – Pemerintah Kota Bontang mengakui bahwa data yang dimiliki saat ini terkait kasus stunting tidak sinkron. Hal itu yang menjadi kendala dalam upaya penanganan permasalahan nasional tersebut.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Bontang Dasuki mengatakan, dari tiga OPD yang menangani stunting semuanya melaporkan data yang berbeda.
Misalnya saja, ada yang melaporkan angka prevalensi stunting di Bontang saat ini ialah 22 persen. Ada juga yang melaporkan 21,6 persen dan ada yang melaporkan 21 persen.
“Iya, kami harus akui itu. Bahwa belum ada persamaan data di pemerintah,” akunya.
Oleh sebab itu, sejak awal tahun ini pihaknya meminta OPD terkait untuk melakukan validasi data di lapangan. Kemudian pada 8 Agustus dilakukan persamaan data prevalensi stunting lewat gelaran rembuk stunting.
Bilang Dasuki, hal itu sebagai bentuk penanganan stunting yang dilakukan pemerintah. Nantinya, jika dalam rembuk stunting ditemukan angka prevalensi yang tinggi atau masih berada di atas 21 persen, maka pihaknya memperbanyak kader dan menyebarkannya ke setiap kelurahan.
“Nah di rembuk stunting itu kami akan samakan perspektif. Jadi tidak ada lagi data yang berbeda,” tegasnya. (*)
