BONTANG – Bulan Januari 2017 ini rencananya Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni akan mengumpulkan lagi para kontraktor. Dikumpulkannya kembali kontraktor mengingat, silaturahmi pertama kontraktor dengan Pemkot, 29 Desember 2016 lalu belum ada kepastian kapan pembayaran untuk pekerjaan proyek yang sudah diselesaikan para kontraktor.
Neni mengaku akan membayar semua jika kas daerah sudah mencukupi. “Kemarin sudah dikumpulkan semua, pokoknya kalau ada uang pasti dibayar,” jelas Neni saat diwawancarai usai melantik pejabat di lingkungan Pemkot Bontang, Jumat (30/12).
Dijelaskan dia, proses pembayaran ke kontraktor juga bertahap. Sesuai dengan apa yang dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Syirajudin yang menyatakan akan dibayar sesuai akhir masa kontrak para kontraktor.
Terkait permintaan kontraktor yang meminta pembayaran di pertengahan Januari, Neni menyebut bisa dibayarkan jika memang ada uangnya.
Karena biasanya disalurkan dari pemerintah pusat di bulan Januari, tapi terkadang bulan Maret. “Memang kondisinya begini, bukan dari kami yang tidak mau bayar, tetapi justru kami (Bontang, Red.) dizalimi oleh pusat,” ungkapnya.
Apalagi, semua tergantung kondisi keuangan negara. Bayangkan, lanjut Neni, dari APBD tahun 2016 yang disahkan bersama dewan Rp 1,9 triliun, menjadi Rp 1,3 triliun.
Dari APBD Perubahan Rp 1,3 triliun juga tetap tidak turun semua Dana Bagi Hasil (DBH)-nya. “Waktu diketuk oleh pemerintahan lama Rp 1,9 triliun, bayangkan kalau tidak saya turunkan, berapa utang kami, pasti akan lebih besar,” ujarnya.
Oleh karenanya, terkait pembayaran ke kontraktor, Neni manyatakan Januari akan dijadwalkan pertemuan kembali. Nanti akan dihadirkan juga dari unsure DPRD Bontang. “Pasti kami bayar kalau ada uang,” ujarnya lagi.
Sebelumnya, saat Pemkot Bontang mengumpulkan hampir 200-an kontraktor, Syirajudin mengatakan paling cepat Pemkot Bontang akan membayar utang ke kontraktor pada bulan April.
Namun demikian, para kontraktor meminta agar pembayaran dilakukan di bulan Januari pertengahan. Bahkan, mereka memberi waktu paling lambat Pemkot Bontang membayarnya di 31 Januari 2017. (mga)
