JAKARTA– Jumlah penduduk di ibu kota baru digadang-gadang akan melebihi estimasi awal. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut, tak ada batas maksimal jumlah penduduk di ibu kota baru nnatinya. Pemerintah, lanjutnya, akan merancang ibu kota baru berdasar daya dukung.
Bambang menjelaskan, wilayah ibu kota baru bisa diperluas hingga 180 ribu hektare dari tahap awal yang mencapai 40 ribu hektare. Jumlah tahap awal 40 ribu hektare itu bisa menampung 1,5 juta jiwa. ‘’Perluasan 180 ribu hektare bisa dua kali lipat jadi 3 juta penduduk. PNS yang pindah perkiraannya hampir 200 ribu,’’ ujarnya ditemui di Hotel Pullman, Jakarta.
Namun, hal tersebut baru dapat dilakukan apabila pemerintah telah menyelesaikan pembangunan tahap awal. Proses awal itu mencakup lahan seluas 40.000 hektare. ‘’Setelah tahap awal rampung pada 2024, proses selanjutnya untuk lahan yang tersisa 180.000 hektare baru dapat dikaji,’’ ujar mantan Menteri Keuangan itu.
Bambang menyebut, langkah perluasan bisa dilakukan, namun tetap harus terkendali agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan lingkungan. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan melakukan zoning. Masing-masing bagian kota akan dibatasi kegiatannya untuk hal-hal yang menjadi prioritas seperti kegiatan pemerintahan, pendidikan, dan wisata. ‘’Ibu kota baru tidak dilepas untuk semua sektor. Pertumbuhannya [ibu kota baru] akan terkendali tetapi tetap inklusif,’’ imbuhnya.
Sebelumnya, berdasarkan estimasi dari Bappenas, pada 2024 nanti diperkirakan ada sekitar 205.000 penduduk yang pindah ke ibu kota baru. Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 180.000 Aparatur Sipil Negara (ASN), di antaranya yakni PNS pusat, pejabat-pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, serta yudikatif dan lainnya. Sementara itu, 25.000 lainnya merupakan anggota TNI dan Polri.
Sementara itu, konektivitas di ibu kota baru akan rencananya mengandalkan transportasi publik. 75 persen kendaraan masal itu berbahan bakar listrik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan konektivitas tersebut dilakukan dengan membangun MRT, LRT, kereta api, dan bus listrik. ” Itu akan sangat memudahkan pergerakan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam rencana membangun infrastruktur transportasi di ibu kota baru, Kemenhub mempunyai konsep “Smart City, Smart Mobility”. Konsep tersebut mendorong orang untuk menggunakan transportasi massal, berjalan kaki, dan bersepeda dengan fasilitas yang people dan eco friendly. Pada jam sibuk, masyarakat bisa menggunakan transportasi umum dan meninggalkan mobil pribadi.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi bersama dengan para stake holder melakukan konsolidasi untuk kemajuan penggunaan kendaraan listrik. ”Saat ini pemerintah semangat dalam mendorong penggunaan sepeda motor listrik, bus, dan mobil listrik agar masyarakat dapat menggunakannya sebagai kendaraan yang ramah lingkungan,” ujar Budi. Budi menegaskan memiliki tanggung jawab untuk uji tipe dan uji berkala untuk kendaraan motor listrik yang umum.
Ada wacana mengenai plat nomor yang berbeda pada kendaraan listrik. ”Kita mengadopsi dari negara-negara yang sudah menjadikan kendaraan listrik sebagai kendaraan umum, kalau khusus kendaraan listrik menggunakan plat nomor atau ada pembeda sebagai petunjuk bahwa itu merupakan kendaraan listrik,” katanya. Tujuannya agar para pengguna kendaraan listrik mendapat keistimewaan. Contohnya ada jalur khusus atau tidak perlu membayar parkir. (dee/lyn/prokal)
