JAKARTA – Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang memberikan bantuan langsung tunai sekaligus pelatihan bagi mereka yang saat ini tidak bekerja. Namun demikian, program ini menimbulkan beberapa polemik di masyarakat. Antara lain terkait dengan efektivitas program.
Wakil ketua Komisi X yang membawahi bidang pendidikan Hetifah Sjaifudian mengatakan, pemberian kartu prakerja merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pendidikan secara nonformal pada rakyatnya.
“Tujuan program ini sangat baik, yaitu untuk mengatasi jumlah pengangguran di Indonesia dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagi mereka yang belum bekerja. Namun, dengan adanya Covid-19, ada beberapa aspek yang disesuaikan sehingga menjadi semi-bansos,” ujarnya.
Hingga saat ini, Kementerian Tenaga Kerja mencatat sudah terdapat 2,08 juta pekerja dari sektor formal dan informal yang terdampak Covid-19. Pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1,3 juta, sedangkan yang di PHK sebanyak 241.431 pekerja. Adapun dari sektor informal tercatat ada 538.385 pekerja yang kehilangan pekerjaan. Hetifah berharap, mereka dapat diprioritaskan untuk mendapatkan kartu prakerja.
“Patut didukung program ini. Namun dengan catatan, akurasi pendataan harus ditingkatkan. Sistem harus dapat mendeteksi siapa yang patut diprioritaskan dengan kriteria yang jelas, tidak secara random atau acak,” jelasnya.
Hetifah juga berharap pelaksanaan program ini dapat terus dimodifikasi sesuai dengan aspirasi masyarakat. “Kemarin dikatakan oleh direktur pelaksana bahwa akan dibuka hingga 30 gelombang hingga akhir November. Ini baik sekali dan saya harap dapat mengakomodasi semua yang membutuhkan. Evaluasi dari setiap gelombang harus dipertimbangkan sebagai masukan untuk gelombang berikutnya, sehingga terus ada peningkatan kualitas dan efektivitas program,” paparnya.
Hetifah yang di Komisi X juga membawahi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) ini mengatakan, pihaknya mendapat banyak masukan mengenai bentuk bantuan yang diharapkan oleh pelaku parekraf. Termasuk mengenai kartu prakerja.
“Masukan-masukan ini telah menjadi pertimbangan pemerintah dalam merancang program, hingga pelaku parekraf menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan,”.
“Saya harap dalam beberapa bulan kedepan terus ada proses dialog yang intensif antara masyarakat dan pemerintah terkait program ini, sehingga kartu prakerja ini berjalan secara partisipatif dan dinamis, sesuai kebutuhan lapangan.” pungkasnya. (*)
