BONTANGPOST.ID, Bontang – Kasus HIV/AIDS di Kalimantan Timur diperkirakan masih lebih banyak dibandingkan yang tercatat saat ini. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam mendeteksi kasus baru di sejumlah kabupaten dan kota.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Kaltim, Darlis Pattalongi, mengatakan data yang tercatat belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kasus di lapangan.
Hal itu disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan revisi perda di Pendopo Wali Kota Bontang, Senin (14/9/2026).
Menurut Darlis, salah satu kendala berada pada pemeriksaan masyarakat yang masuk kategori suspek. Kemampuan daerah untuk melakukan pemeriksaan masih bergantung pada kondisi anggaran masing-masing.
Persoalan juga muncul pada proses pemeriksaan sampel. Saat ini, pemeriksaan untuk mengetahui kondisi virus masih tersentralisasi di Laboratorium Provinsi Kalimantan Timur.
Kondisi tersebut membuat daerah harus menunggu hasil pemeriksaan hingga sekitar sepekan. Keterbatasan fasilitas pemeriksaan dinilai turut memperlambat proses deteksi kasus.
“Kami sadari kekurangan itu. Makanya dalam revisi perda ini akan kami sempurnakan,” kata Darlis.
Ia mengatakan kebutuhan fasilitas pemeriksaan dan mekanisme penanganan akan dimasukkan dalam usulan revisi regulasi. Termasuk pengaturan dukungan anggaran agar proses deteksi dan penanganan tidak hanya bergantung pada kemampuan masing-masing daerah.
Di Bontang, persoalan deteksi HIV/AIDS juga masih menjadi tantangan. Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menyebut terdapat 441 tambahan kasus HIV/AIDS sepanjang 2021 hingga 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 299 orang masih dalam intervensi Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang, sedangkan 142 lainnya sudah tidak diketahui keberadaannya atau meninggal dunia.
Khusus pada 2026, tercatat 43 kasus baru, terdiri dari 24 laki-laki dan 19 perempuan.
Dinkes Bontang melakukan pendampingan terhadap pasien yang masih dapat dijangkau. Upaya tersebut meliputi perawatan jalan dan pemantauan kondisi pasien untuk mencegah penularan lebih luas.
Screening juga dilakukan terhadap kelompok tertentu, salah satunya ibu hamil. Namun, Agus mengakui proses menemukan kasus baru masih menghadapi kendala di lapangan.
“Kami juga kesulitan dalam mendeteksi,” ujarnya.
Menurut Agus, upaya ke depan tidak cukup hanya dengan menambah pemeriksaan. Pemerintah juga membutuhkan tim khusus yang menangani proses deteksi hingga pendampingan kasus.
“Tentu ke depan harus ada tim khusus penanganan. Tentu dengan kebutuhan anggaran,” pungkasnya. (*)
