Kepala Otorita IKN Bakal Berkantor di Jakarta dan Nusantara

bontangpost.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan segera melantik Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) pada pekan ini. Kabar pelantikan Kepala Otorita IKN sudah bergulir sejak dua pekan lalu.

“Ada kemungkinan 1-2 hari ini. Tapi belum bisa saya pastikan,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong dikonfirmasi, Selasa (8/3).

Pihak istana belum bisa menjelaskan secara rinci siapa sosok yang akan dilantik sebagai Kepala Otorita IKN. Namun dipastikan, Kepala Otorita IKN akan berkantor di Jakarta dan Nusantara setelah dilantik.

“Sekretariat IKN, lintas kementerian yang sedang disiapkan Bappenas. Di Balikpapan dan juga ada di Jakarta karena masih transisi,” ungkap Wandy.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mempersiapkan nama untuk dilantik menduduki jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara. Namun, belum bisa menjelaskan siapa sosok yang akan menjadi Kepala Otorita IKN.

“Ya mungkin ini, mungkin Minggu depan akan kita lantik,” ucap Jokowi di Jakarta, Selasa (22/2) lalu.

Kepala Negara memastikan orang yang akan dilantik nanti bukan dari kalangan partai politik. Tetapi Jokowi tidak menjelaskan secara rinci siapa sosok tersebut.

“(Kepala Otorita IKN dari) nonparpol,” ujar Jokowi.

Jokowi mengutarakan, kajian perpindahan ibu kota sudah sempat dicetuskan oleh presiden sebelumnya, yakni era Soekarno dan Soeharto.

“Tahun 1957 Bung Karno mempunyai keinginan dari Jakarta ke Palangkaraya, tapi terhambat karena ada pergolakan politik, sehingga gagasan itu tidak dilanjutkan. Pak Harto juga memiliki gagasan yang sama untuk memindahkan ibu kota tapi bergeser sedikit ke Jonggol, Jawa Barat. Kajian-kajian itu sudah ada sebelumnya,” ungkap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI itu menyebut, alasan utama perpindahan IKN ini untuk pemerataan dari berbagai aspek. Dimulai dari sektor ekonomi, keadilan sosial dan infrastruktur.

“Kenapa ibu kota harus pindah? negara kita ini negara besar, kita memiliki 17 ribu pulau, 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Kalau kita lihat populasi 56 persen ada di Jawa, 156 juta penduduk ada di Jawa, padahal kita memiliki 17 ribu pulau,” papar Jokowi.

Politikus PDI Perjuangan ini tak menginginkan adanya ketimpangan ekonomi di Indonesia. Dia berharap perpindahan IKN bisa meratakan ekonomi nasional.

“PDB (Produk Domestik Bruto) kita 58 persen ada juga di Pulau Jawa dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta. Sehingga semua ke Jakarta, yang terjadi adalah ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Yang terjadi adalah ketimpangan infrastruktur,” tandas Jokowi. (jawapos)