bontangpost.id – Komisi I DPRD Bontang menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait penundaan pembayaran sementara insentif bagi kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK).
Dalam rapat tersebut turut hadir perwakilan Dinas Kesehatan, camat, dan 15 kelurahan. RDP tersebut dipimpin Abdul Haris.
Abdul Haris itu meminta keterangan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB), faktor penghambat tidak cairnya insentif kader PPKBK dan Sub PPKBK.
“Mendengar kabar bahwa insentif kader belum cair dari Januari, kami meminta keterangan dari dinas terkait kenapa sampai saat ini belum ada pencairan, apa saja kendala di lapangan,” kata Abdul Haris, Selasa (4/5/2021).
Kepala DPPKB Bahtiar Mabe mengatakan, pada 19 April di Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Bontang Barat, pihaknya mengundang Inspektorat, Kecamatan, Kelurahan dan PKB untuk melakukan penyatuan persepsi. Membahas tentang rencana pencairan insentif kader PPKBK dan Sub PPKBK.
Dalam pembahasan ternyata mendapat temuan kader yang memiliki rangkap jabatan. Namun pihaknya juga sedang mencarikan jalan keluar dari persoalan ini.
“Pertimbangan persoalan insentif yang belum di cairkan karena masih ada kader bertugas rangkap jabatan/double/triple menerima insentif walaupun secara garis besar belum ada aturan, namun rentan mendapat temuan dari BPK,” kata Bahtiar.
Dan pihaknya segera mengeluarkan revisi petunjuk teknis (juknis) terkait pembayaran insentif PPKBK dan Sub PPKBK dilakukan sebelum Idulfitri.
“Secara teknisnya nanti kelurahan yang menjalankan tugasnya dalam melakukan verifikasi dan pengusulan pencairan ke Kecamatan sebagai OPD Pengguna Anggaran ,” sambungnya.
Diketahui dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/6/DPPKB/2021. Instruksi tentang pemberian insentif bagi kader PPKBK dan Sub PPKBK yang tersebar di 3 kecamatan dan 15 kelurahan di Kota Bontang.
“Dalam SK jelas kewajiban untuk membayar sejumlah 514 kader yang tersebar di 15 kelurahan, untuk nominal PPKBK mendapatkan insentif 250 ribu dan Sub PPKBK mendapatkan insentif sebesar 150 ribu,” sambungnya.
Pihaknya juga mengatakan bahwa pencairan insentif tidak dilakukan dari Januari. Karena memang memiliki pertimbangan. Contohnya ada 514 kader, 360 orang kader di antaranya merangkap jabatan dan yang tidak merangkap ada 154 orang kader.
“Karena pastinya mereka menggunakan rekening yang sama, maka itu dicari jalan keluarnya, dan akhirnya mendapatkan jawaban, jika bisa di bayarkan meski merangkap jabatan, namun diminta semua kelurahan segera menyelesaikan SPJ nya dan kami akan segera mengirimkan perbaikan/revisi juknis untuk mempercepat proses pencairan melalui kecamatan,” tegasnya. (*)
