bontangpost.id – Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada 9 Desember mendatang, membuat KPU harus melakukan langkah antisipasi keamanan kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Sebab itu, KPU Bontang mengajukan penambahan anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri (APD). Hal ini disampaikan Komisioner KPU Bontang, Musdalifah Machmud.
Kata Musdalifah, tambahan anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 5 miliar. Namun, sebagian dana dapat di-cover dari anggaran sebelumnya dari Pemkot Bontang untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 sebesar Rp 20 M. Anggaran tersebut setelah mengurangi beberapa mata anggaran lantaran pandemi Covid-19, seperti perjalanan dinas, bimbingan teknis, dan anggaran sosialisasi secara tatap muka. Pihaknya kini meminta tambahan anggaran sebesar Rp 3 miliar.
“Iya jadi Rp 23 miliar,” ungkapnya saat dihubungi bontangpost.id, Kamis (11/6/2020).
Pihaknya berharap, bantuan itu tidak berbentuk uang namun berbentuk barang atau APD tersebut. Sehingga Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) itu tetap Rp 20 M, hanya ditambah APD. Mengingat pihaknya tak ingin konsentrasinya terbagi ketika harus menyiapkan tahapan Pilkada dan APD sekaligus.
APD yang dibutuhkan, lanjut Musdalifah, mulai dari masker, hand sanitizer, disinfektan, thermo gun, serta sarung tangan. Sarung tangan yang dibutuhkan, nantinya tidak hanya untuk petugas penyelenggara pemilu, namun juga untuk pemilih. Karena alat coblos yang dipakai bukan sekali pakai, melainkan berulang-ulang. Alat coblos tersebut akan disemprot disinfektan setelah dipakai.
“Dari semua anggaran yang kami usulkan, biaya rapid test yang paling besar. Memakan anggaran Rp 3 miliar lebih,” akunya.
Pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemkot Bontang terkait tambahan anggaran dengan APD. Pemkot sendiri akan mendiskusikan lebih lanjut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Seperti Mendagri menyebutkan, Pilkada wajib dilaksanakan pada 9 Desember, tapi didukung oleh prasarana yang didukung oleh pemerintah. Kami (KPU) pada dasarnya siap melaksanakan Pilkada, tapi didukung dengan sarana prasarana alat pelindung diri,” paparnya. (*)
