MESKI dianggap tak banyak perubahan yang dihasilkan, masyarakat di kawasan pesisir Bontang, khususnya di empat pulau yaitu Selangan, Tihitihi, Malahing, dan Gusung mencatatkan partisipasi yang tinggi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal ini diungkapkan Komisioner KPU Bontang, Iffa Rosita.
Perempuan yang membidangi divisi SDM dan partisipasi masyarakat ini menyatakan, rata-rata tingkat partisipasi masyarakat di kawasan-kawasan tersebut mencapai 100 persen dalam pilkada terakhir, yaitu Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Bontang 2015 silam. Artinya, semua warga menggunakan hak pilihnya.
“Antusias masyarakat terbilang tinggi. Mungkin karena hubungan yang erat di antara warga yang ada di sana. Sehingga mereka kompak untuk bersama-sama menggunakan hak suaranya,” sebut Iffa saat ditemui Bontang Post, Selasa (13/3) kemarin.
Dia mengakui bila banyak warga pesisir yang masih belum tahu siapa saja pasangan calon (paslon) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018. Kondisi pulau di tengah perairan, terpisah daratan utama Bontang membuat akses informasi, termasuk mengenai pilgub, mengalami hambatan. Karenanya, KPU bersama Pemkot Bontang melalui Badan Kesbangpol gencar melakukan sosialisasi.
“Kami sudah sosialisasi ke daerah-daerah tersebut. Mengenalkan masing-masing paslon beserta visi dan misinya. Tanggapan masyarakat sejauh ini positif,” terang dia.
Dari serangkaian sosialisasi di daerah pesisir tersebut, Iffa meyakini pemungutan suara di sana akan berlangsung dengan aman dan lancar. Kerawanan, menurut dia, ada pada distribusi logistik pilgub nantinya karena mesti dibawa dengan perahu melintasi perairan.
Menjelang hari-H pemungutan suara yang semakin dekat, upaya-upaya sosialisasi memang terus dilakukan KPU. Di antaranya sosialisasi pada komunitas-komunitas di masyarakat, termasuk pada para pemilih pemula yang baru akan mulai menggunakan hak pilihnya di tahun ini. Beragam latar belakang disasar, meliputi para pemilih marginal atau pinggiran, hingga penyandang disabilitas.
“Kami memastikan akses bagi penyandang disabilitas untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Misalnya kami sediakan kertas suara khusus dengan huruf Braille untuk tunanetra, kemudian untuk yang menggunakan kursi roda, kami pastikan akses ke TPS tidak menyulitkan,” beber Iffa.
Harapannya dari sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan, masyarakat Bontang menjadi pemilih yang aktif dan cerdas. Yaitu turut serta mengawasi jalannya proses Pilgub Kaltim 2018. “Paham terhadap apa saja yang menjadi pelanggaran dan mengerti ke mana harus melaporkan,” pesannya.
Sementara itu Ketua Panitia Pengawas Pemillu (Panwaslu) Bontang, Agus Susanto menyebut, walaupun jumlah pemilih di kawasan pesisir tidak signifikan, namun tetap ada potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Sayangnya, ketiadaan warga di sana yang bergabung menjadi pengawas pemilu membuat Panwaslu tak bisa berbuat banyak selain memercayakannya pada KPU.
“Karena jumlahnya (pemilih, Red.) tidak terlalu banyak. Tetapi sosialisasi pelanggaran-pelanggaran tetap kami lakukan di sana bersama KPU dan Badan Kesbangpol,” tutur Agus.
Belajar dari pengalaman pilkada terakhir, Agus mengatakan sejauh ini belum pernah menemukan pelanggaran di kawasan pesisir. Meski begitu, potensi pelanggaran mungkin saja terjadi. Karenanya panwaslu berharap ada pengawasan partisipatif dari masyarakat bila ditemukan adanya pelanggaran di lapangan.
“Pelanggaran bisa berupa pemasangan alat peraga kampanye seperti spanduk dan baliho. Tapi kalau bagi-bagi brosur dan kalender itu tidak masalah,” jelasnya.
Agus menerangkan, panwaslu dan Petugas Pengawas Lapangan (PPL) ikut mengawasi tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) di kawasan pesisir. Hasilnya tidak ditemukan pelanggaran dan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) benar-benar melakukan coklit di kawasan tersebut. Ke depan saat pemungutan suara, panwaslu akan ikut mengawasi dengan datang pagi ke kawasan-kawasan tersebut. (luk)
