bontangpost.id – Kurangnya efek jera bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial membuat eksistensi mereka di berbagai daerah tidak terbendung. Tak terkecuali di Kota Bontang.
Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Bontang Najirah saat membuka FGD PPNS Penegak Perda Kabupaten kota se-Kalimantan Timur di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Jumat (11/8/2023).
Sebagai informasi, FGD tersebut mengangkat tema diseminasi taktik dan strategi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial lintas kabupaten/kota yang humanis dan menjunjung tinggi hak asasi.
Kata Najirah, hadirnya gelandangan, manusia silver, badut jalanan, pengemis, maupun pengamen menjadi persoalan semua daerah yang belum teratasi dengan maksimal.
Kurangnya patroli bukan menjadi penyebab utamanya. Melainkan tidak ada tindakan tegas yang diberikan kepada pelaku ataupun orang yang mengeksploitasi penyandang kesejahteraan sosial.
“Maka dari itu saya berharap dalam forum ini bisa menghasilkan solusi terbaik untuk mengentas persoalan sosial ini. Kalau perlu mengusut jaringan yang mengeksploitasi mereka ini,” ucapnya.
Tak hanya berfokus pada hukuman, namun ia meminta kepada semua peserta FGD dari Satpol PP yang hadir baik dari Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, maupun PPU untuk tidak saling melempar penanganan penyandang sosial.
Seperti halnya apabila ditemukan gelandangan yang bukan merupakan warga Bontang, harus dikembalikan ke asalnya. Begitupun sebaliknya.
“Selama ini, hal yang seperti itu kerap terjadi. Saling melempar antara daerah satu dengan daerah lain. Saya berharap kesempatan yang baik ini bisa membuahkan kesepakatan yang menguntungkan antardaerah, agar tidak saling menyalahkan nantinya,” tutupnya. (*)
