Kurang Lobi Pemerintah Pusat, Salah Satu Faktor Infrastruktur Kaltim Masih Tertinggal

bontangpost.id – Minimnya keterwakilan hingga kurangnya lobi pemerintah daerah menjadi salah satu faktor infrastruktur di Kaltim masih tertinggal. Di Komisi V DPR RI, misalnya, hanya ada Irwan, legislator Partai Demokrat dapil Kaltim yang berjuang di komisi yang membidangi infrastruktur dan perhubungan tersebut.

“Bargaining (posisi tawar) kita di daerah ini yang harus diperkuat di pusat. Lobi pemerintah daerah terhadap penggunaan APBN, kemudian dorongan peningkatan anggaran itu,” ucap Irwan kepada Kaltim Post.

Hanya dengan delapan perwakilan DPR RI di pusat, Irwan yang kini “bertarung” sendiri di Komisi V mengaku sebelum 2020, dengan absennya wakil Kaltim di Komisi V membuat penganggaran infrastruktur minim. Karena itu, dia memastikan hingga 2024 mendatang tingkat kemantapan jalan nasional di Kaltim harus berada di posisi 92 persen.

“Sama dengan kemantapan jalan nasional di Pulau Jawa. Ini sudah kami kunci di Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) melalui penganggarannya proyek multiyears. Dan saat ini pun sudah dirasakan kondisinya di lapangan,” jelas ketua DPD Demokrat Kaltim itu.

Pria kelahiran Sangkulirang tersebut membeberkan, sejak 2020 laporan di Kementerian PUPR menyebut kemantapan jalan nasional di Kaltim berada di angka 90 persen. Namun, setelah dikroscek, ternyata angka tersebut harus dia koreksi.

Karena kenyataannya secara kualitas, jalan nasional hanya berada di angka 67 persen. Sehingga sejak saat itu, dia mendorong peningkatan paket pekerjaan. Dari sebelumnya hanya empat paket menjadi belasan paket multiyears per tahun sejak 2021.

“Paket ini kami jaga agar target di 2024 bisa di angka 92 persen. Termasuk tahun ini targetnya bisa mencapai 86 persen,” ucapnya.

Sebenarnya terkait jalan nasional, Irwan sudah melihat segmen-segmen yang perlu penanganan prioritas. Karena kondisinya parah. Ada tiga wilayah. Wilayah selatan, dari perbatasan Kalsel, ada jalan nasional lama, dari perbatasan Batu Licin-Kerang Dayu-Tanah Grogot. Kondisinya saat ini disebutnya sudah tersambung mulus. Kemudian jalan nasional kedua, dari Batu Aji-Kuaro pun sudah tersambung mulus dalam tiga tahun terakhir.

“Alhamdulillah, termasuk dari Kuaro ke Penajam pun sudah tersambung mulus. Lanjut Balikpapan-Samarinda, di luar tol (Tol Balikpapan-Samarinda) juga sudah mulus. Dan insyaallah Samarinda-Bontang, di akhir tahun ini juga sudah tersambung mulus. Bisa dilihat sendiri untuk segmen Tanah Datar dan simpang tiga Muara Badak, itu sudah direkonstruksi rigid beton semua. Termasuk lapis mayor dan penguatan kanan-kiri bahu jalan,” ujarnya.

Jalan nasional Samarinda-Bontang-Kutim-Berau yang disebutnya masuk ke wilayah utara hingga kini menyisakan segmen Bontang-Sangatta (Kutim) dan Sangatta-Simpang Perdau (Kutim). Tahun ini, Irwan menyebut, segmen tersebut sudah masuk tahap lelang dengan skema kontrak tahun jamak. Akan selesai pada tahun depan.

“Lalu ada yang saya sebut sebagai poros barat. Yakni, batas Tenggarong ke Senoni-Kota Bangun, kemudian Kota Bangun-Gusiq sampai Simpang Blusuh. Dari Simpang Blusuh itu ada persimpangan ke perbatasan Kalteng, dan dari Simpang Blusuh lanjut ke Melak. Nah di segmen ini ada jalan yang hancur parah akibat aktivitas hauling tambang. Namun, kami juga tangani perbaikannya tahun ini,” bebernya.

Lanjutnya, penanganan preservasi jalan dari Kukar, Kubar, sampai Mahakam Ulu (Mahulu) ini cukup banyak dikerjakan tahun ini. Dari perbatasan Kukar hingga Barong Tongkok dan Sendawar. Sementara dari Kubar ke Mahulu, meski masih dalam tahap alih status. Namun, Irwan memastikan pembangunan jalan menghubungkan Long Bagun-Tering telah mendapatkan anggaran.

“Long Bagun-Tering insyaallah mulus juga menggunakan APBN dengan skema multiyears tahun ini dan tahun depan, termasuk pembangunan jembatannya. Jadi akhir tahun depan semua sudah mulus tersambung,” jelasnya.

Bahkan dipastikan sesuai perencanaan tahun ini, maka tahun depan Long Bagun-Long Pahangai juga ditangani. “Meski kondisinya non-status ya. Termasuk batas Kalbar-Tiong Ohang-Long Pahangai. Itu ada dana dari Asian Development Bank ada Rp 6 triliun, khusus daerah perbatasan,” imbuhnya.

Irwan menegaskan, perkembangan infrastruktur jalan di Kaltim jangan harus dipandang secara optimistis. Tetapi harus tetap siaga untuk mengawalnya. Lebih jauh, jangan sampai muncul anekdot yang menyebut, kemajuan infrastruktur ini karena pengaruh pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Anekdot yang mengatakan infrastruktur Kaltim bagus karena IKN itu keliru sebenarnya. Karena justru adanya IKN, membuat tekanan terhadap peningkatan dana reguler di APBN untuk Kaltim terbagi. Karena dana IKN itu on-top. Kelihatan besar untuk Kaltim, namun lebih banyak tersedot ke IKN,” ungkapnya.

Irwan mencontohkan pembangunan jalan sumbu kebangsaan baik sisi timur dan sisi barat, jalan akses depan Istana Presiden, duplikasi Jembatan Pulau Balang, itu masuk dana reguler Kaltim, bukan IKN.

“Bayangkan kalau dana itu masuk ke murni pemantapan akses jalan di Kaltim. Maka peningkatan kualitas jalan bisa lebih cepat. Namun oke saja sebenarnya, asal dana APBN yang masuk ke Kaltim juga terus meningkat tiap tahunnya. Dan seperti sekarang itu kan bisa lebih dari Rp 5 triliun itu, dari 2020 yang hanya di sekitar Rp 1,5 triliun,” jelasnya.

Untuk diketahui, dalam rapat dengar pendapat pada 27 Februari lalu, Kepala Bidang Preservasi Jalan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Dedy Mandarsyah menjelaskan, total luas jalan nasional yang akan ditingkatkan atau dibangun tahun ini mencapai 1.806 km. Ada penambahan sekitar Rp 300 miliar yang dirogoh dari APBN untuk peningkatan jalan se-Kaltim.

“Total ada (anggaran) sekitar Rp 10,6 triliun yang dialokasikan pusat untuk peningkatan atau pembangunan jalan di Kaltim,” ucap Dedy.

Lokasi peningkatan atau pembangunan jalan itu belum menyasar semua kabupaten/kota. Titik kegiatan berada di perbatasan Kaltim-Kalsel, Balikpapan, Samarinda, Kubar-Mahakam Ulu, hingga Kutim. Dari jumlah gelontoran APBN itu, sekitar Rp 8,7 triliun terpusat pada penguatan infrastruktur jalan yang berkelindan dengan IKN. Sisanya sekitar Rp 1,8 triliun baru dialokasikan ke beberapa ruas jalan se-Kaltim. (rdh/dwi/k8)