bontangpost.id – Kekosongan posisi terjadi terjadi di dua BUMD. Khusus di Perumda AUJ kursi yang masih lowong ialah Dewan Pengawas.
Buntut mundurnya Amiludin dari jabatan tersebut, pertengahan Februari lalu. Kini jabatan pelaksana tugas didapuk Deddy Haryanto. Mengacu PP 54/2017 dicari pejabat yang tidak melakukan pelayanan publik secara langsung.
Sementara untuk posisi Dirut PT Bontang Migas dan Energi (BME) kondisinya sama. Setelah habis kontrak dirut sebelumnya yakni Siti Hamnah.
Kabid Perekonomian dan SDA Setkot Moch Arif Rochman mengatakan kini pihaknya masih hendak membentuk panitia seleksi. “Kalau BME masih harus nunggu hasil audit dari KAP,” kata Arif.
Nantinya setelah turun hasil audit ada evaluasi dari komisaris dan pemegang saham. Pemegang saham PT BME ialah kepala daerah dan Koperasi Praja. Kemudian hasil evaluasi itu akan diperintahkan untuk melaksanakan tahapan selanjutnya.
“Pada dasarnya kami masih menunggu arahan apakah perlu seleksi atau seperti apa. Sampai saat ini belum ada instruksi,” ucapnya.
Jika seleksi maka kami akan upayakan bersamaan dengan dewas Perumda AUJ. Rencananya untuk proses pembentukan pansel dewas Perumda AUJ akan mulai digeber pasca Idulfitri.
Sebelumnya, Amiluddin membenarkan pengunduran dirinya dari posisi tersebut. Saat dihubungi Kaltim Post, ia mengaku pengajuannya disodorkan sejak 15 Februari lalu. Pertimbangannya karena kesibukan dengan jabatan yang diemban sebagai Kepala Disdamkartan.
“Apalagi Bontang nanti akan menjadi tuan rumah HUT Damkar nasional. Pelaksanaannya tahun depan,” tutur dia.
Perihal itu, ia mengaku tidak bisa membagi konsenterasi. Mengingat meski pelaksanaan HUT Ke-106 Damkar baru tahun depan, tetapi dari persiapan, penganggaran, hingga pelaksanaan harus dikemas secara matang. Amiluddin juga membantah pengunduran dirinya karena carut-marut permasalahan di Perumda AUJ.
“Kalau adanya masalah ini justru dari awal tidak saya ambil ketika ditugaskan. Karena saya masuk untuk memperbaiki. Apalagi sekarang sudah lumayan bagus,” terangnya.
Akan tetapi catatan ketika meninggalkan posisi Dewas Perumda AUJ ialah belum berkembangnya unit usaha yang dimiliki. Di luar PT BPR Bontang Sejahtera. Sebab hingga kini dari unit usaha belum menghasilkan dividen bagi kas daerah.
“Karena sempat beberapa unit usaha itu dikelola Perumda AUJ. Saat ini semua unit usaha sudah ada memiliki direksi baru. Tinggal unit ini bekerja dengan baik,” sebutnya.
Sebelum masuk, administrasi dokumen Perumda AUJ diakui sangat berantakan. Namun bersama direksi baru coba dibenahi. Termasuk membuat rencana bisnis dalam tiap tahunnya. (ak)
