Lacak Keberadaan TKA Ilegal,Disnaker Bentuk Timpora  

SANGATTA – Banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menyebar di beberapa daerah termasuk Kutim turut menjadi perhatian serius dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutai Timur (Kutim).

Dikatakan Kepala Disnakertrans, Abdullah Fauzie, untuk melacak keberadaan TKA ilegal yang menyebar di Kutim, maka pihaknya akan membentuk Tim Pemantau Orang Asing (Timpora).

“Karena banyaknya TKA ilegal dibeberapa daerah, dan tidak menutup kemungkinan berada di Kutim, maka Disnakertrans akan bentuk tim pemantau TKA,” ujar Kadisnaker Fauzie.

Nantinya, Timpora ini akan disebar dibebera lokasi seperti halnya perusahaan pertambangan dan perkebunan. Lokasi ini dipilih karena diduga kuat menjadi sasaran bagi TKA di Kutim. Dengan penyebaran tersebut, diharap gerak TKA akan semakin sulit masuk ke Kutim. Jika persyarakat administrasi tidak dilengkapi secara utuh. Mulai dari Imta, Kitas maupun SKTT.

“Jangan sampai TKA masuk ke Kutim secara elegal. Makanya saya buat trobosan untuk membuat pemantau TKA,” katanya.

Namun yang menjadi kendala saat ini ialah honor bagi TKA. Sebab, Disnaker hanya mendapatkan jatah satu miliar. Karenanya, pihaknya kembali meminta kepada pemerintah untuk dianggarkan honor Tempora. “Disnakertrans butuh dianggarkan honor Tim. Sehingga bisa cepat bekerja,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kasmidi Bulang, mendukung penuh hal tersebut. Hanya saja, dirinya meminta kepada Disnaker untuk dapat menggunakan sebagian dana satu miliar tersebut terlebih dahulu. Karena diketahui, keuangan pemerintah saat ini tergolong pas-pasan. Sehingga, pemerintah tidak dapat lagi memberikan jatah lebih kepada Disnaker.

“Kan bisa menggunakan uang yang satu miliar tersebut. Bisa disisakan seratus juta untuk pemantau TKA,” pintanya.

Terlebih, penanganan TKA merupakan salah satu tugas dan fungsi Disnaker. Sehingga tidak ada alasan bagi Disnaker untuk meminta anggaran lebih dalam penanganan TKA.

“Jadi mengerti saja. Pemerintah sekarang pas-pasan. Untuk itu, gunakan dana yang diberikan kepada SKPD masing-masing dengan tepat dan prioritaskan yang utama,” katanya. (dy)