SANGATTA – Angin segar berhembus ke SMA di Sangatta, Kutim. Regulasi semula membatasi sekolah tingkat atas dari jangkauan anggaran pemerintah kabupaten/kota. Kini, Pemkab Kutim menyuntikkan dana untuk jenjang siswa putih abu-abu tersebut.
Bupati Kutim Ismunandar mengatakan, pihaknya telah merencanakan untuk mengalokasikan bantuan pendanaan untuk kegiatan SMA di Sangatta, tahun depan. Sebab, dia menyadari, keuangan dari Pemprov Kaltim belum menjangkau sepenuhnya keperluan sekolah.
“Kami akan atasi. Saat tahun depan dialokasikan, sebelumnya kami akan melayangkan laporan ke Pemprov Kaltim terlebih dahulu. Sebab, mekanismenya harus melewati tingkat provinsi dulu, kemudian bisa disalurkan ke Kutim dalam bentuk hibah,” tutur dia saat menerima jajaran SMA 2 Sangatta Utara di Kantor Bupati, Komplek Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Kutim, pada Kamis (2/11).
SMA 2 Sangatta Utara menjadi sekolah yang dijanjikan bantuan tersebut oleh Ismu. Adapun SMA/SMK lainnya, juga bakal diupayakan.
Kepala SMA 2 Sangatta Utara, I Ketut Puriarta mengatakan, pihak sekolah sudah berupaya bersama Komittee Boarding School SMA 2 Sangatta Utara. Yakni, untuk berkoordinasi masalah pembiayaan siswa yang berada di asrama kepada kepala daerah.
“Pembiayaan tersebut, meliputi konsumsi, laundry, pelatihan pembentukan mental, dan kegiatan kerohanian. Ada juga kegiatan seperti study night (sekolah malam), hingga pembimbingan motivator dari luar,” tuturnya.
Dia menambahkah, melalui upaya menemui bupati, pihaknya telah mendapat kejelasan dan solusi permasalahan di SMA 2. Yakni, untuk sisa pembiayaan akan dimasukkan ke anggaran tahun kerja 2018. “Biaya sekira Rp 5 miliar untuk 2017. Biaya lain akan masuk pada tahun anggaran 2018,” terangnya.
Diketahui, dunia pendidikan tingkat SMA/SMK di Kutim dihadapkan persoalan kesulitan keuangan sejak regulasi pemerintah dicetuskan, bahwa SMA/SMK hanya boleh ditangani Pemprov Kaltim. Banyak guru yang mengeluhkan hal tersebut, karena membuat serba terbatas berbagai kegiatan.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kutim Roma Malau menyatakan, salah satu cara mengatasi masalah keuangan itu, Pemkab Kutim perlu melakukan nota kesepahaman memorandum of understanding (MoU) dengan Pemprov Kaltim. Pihaknya pun telah menjalin komunikasi dengan pemprov terkait hal tersebut sejak beberapa waktu lalu. (mon/hd)
