BONTANG – Upah pungut dan uang shift petugas keamanan pasar ternyata sudah tak diberikan mulai 2016. Hal ini mengusik Ketua Fraksi NasDem Bakhtiar Wakkang untuk menanyakan kepada pihak Pemkot. Pertanyaan itu terlontar saat rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun anggaran 2017, beberapa hari lalu.
“Saya dengar di Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan dulu ada namanya upah pungut. Namun sudah dua tahun tidak mendapatkan upah pungut,” kata Bakhtiar.
Menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersentuhan langsung dengan retribusi parkir di pasar ini memberikan kontribusi besar. Terutama bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni sebesar Rp 1,3 miliar per tahunnya.
Sementara untuk petugas keamanan di ketiga pasar juga tak memperoleh tambahan penghasilan melalui uang shift. Dikatakannya, Pemkot telah menyerahkan kepada pihak ketiga untuk menangani petugas keamanan. Permasalahannya, security itu tidak terafiliasi oleh perusahaan pihak ketiga.
“Mereka (petugas kemaanan, Red.) masih di SK kan oleh dinas. Dulunya mendapatkan tambahan Rp 250 ribu tiap bulan, sejak 2016 sudah tidak mendapatkan,” ucapnya.
Menanggapi, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Bontang Sarifah Nurul Hidayati mengatakan regulasi yang ada memperbolehkan untuk memilih. Menerima upah pungut atau e-performance sebagai tambahan penghasilan.
“Teman-teman yang di luar bidang pendapatan BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah, Red.) mendapatkan e-performance sementara yang di pendapatan memperoleh upah pungut. Tidak boleh keduanya,” kata Nurul.
Ia mempersilahkan jikalau rekan di Diskop-UKMP mau mengambil upah pungut. Akan tetapi, Nurul berujar biasanya para pejabat pemungut retribusi tersebut memilih e-performance karena nominalnya lebih besar.
Seperti diketahui, upah pungut adalah salah satu sumber pendapatan bagi pejabat dan ASN di daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2010, upah pungut dikenal dengan istilah Insentif.
Besaran Insentif ditetapkan maksimal 3 persen untuk provinsi dan 5 persen untuk pemerintah kabupaten/kota dari rencana penerimaan pajak dan retribusi. Dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.
Sementara untuk uang shift petugas keamanan pasar, Nurul mengatakan tak ada lagi tambahan penghasilan. Dikarenakan waktu kerja telah disesuaikan dengan regulasi yang ada.
Ia juga tidak mengetahui status dari petugas itu apakah ASN atau honorer. Bila ASN tentunya sudah mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta e-performance. Namun jika honorer mendapat standar penghasilan yang sudah ditetapkan.
“Sesuai pendidikan terakhir dan lamanya mengabdi,” pungkasnya. (*/ak)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
