Lepas dari Perusda, BPR Wajib Ganti Nama

BONTANG – Dengan disahkannya rancangan peraturan daerah (raperda) terkait pembentukan perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pelat merah, nama perusahaan wajib berganti. Perubahan nama itu diatur dalam Permendagri 54/2017.

Hal ini disampaikan Direktur Utama BPR Bontang Sejahtera Faisyal. “Saat ini masih memakai nama perusahaan Taman Mandiri. Nantinya BPR Bontang Sejahtera itu hilang. Semua pindah ke rumah (badan perusahaan) baru,” kata Faisyal.

Ia pun mengusulkan nama BPR Kota Bontang setelah resmi pisah dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa (Perusda AUJ). Beberapa daerah menggunakan nama kota sebagai branding mereka. Sebut saja Kabupaten Bulungan, Samarinda, dan Boyolali. “Belum ada diskusi terkait nama yang disepakati dengan kami,” ucapnya.

Menurutnya, pemakaian nama yang tepat akan memudahkan direksi dan manajemen dalam menggaet nasabah maupun debitur. Jika memakai nama BPR Kota Bontang, identitas milik pemerintah semakin terlihat di mata masyarakat. “Orang tidak akan tanya lagi karena mereka sudah tahu ini bank milik Pemkot Bontang,” tutur dia.

Hingga kini, belum ada koordinasi antara Pemkot Bontang dan pihak direksi perihal nama perusahaan baru. Termasuk dengan penyampaian kondisi keuangan BPR Bontang Sejahtera. Direksi berharap, ke depan bank ini digunakan untuk transaksi penerimaan gaji aparatur sipil negara (ASN).

Sasaran awalnya ialah tenaga honorer. Nantinya fasilitas penunjang akan dilengkapi direksi BPR. “Kami berencana memakai anjungan tunai mandiri (ATM). Minimal penggajian tenaga honorer bisa di sini. Meski itu sifatnya hanya dana lewat,” sebut Faisyal.

Diberitakan sebelumnya, direksi BPR Bontang Sejahtera menargetkan perbaikan kinerja dan keuangan hingga akhir tahun ini agar tahun depan posisi keuangan grafiknya tidak naik-turun seperti sebelumnya. Hal itu dapat terjadi bila didukung tambahan penyertaan modal.

Namun, penyertaan modal itu dapat dilakukan setelah pembahasan raperda penyertaan modal. Raperda ini bakal langsung diajukan setelah penetapan raperda pembentukan PT BPR. “Diprediksi bisa dilakukan penyertaan modal pada Maret hingga Juni. Sebab, harus ada kajiannya terlebih dahulu,” pungkasnya. (*/ak/kri/k16/prokal)