Lintas Komisi ke Karang Paci

BONTANG – Kurangnya komunikasi antara Pemkot Bontang dengan anggota DPRD Kaltim, khususnya asal Kota Taman, dituding jadi salah satu penyebab minimnya bantuan keuangan (bankeu). Tapi, hal itu diragukan oleh Wakil Ketua DPRD Bontang Faisal.

Menurutnya, alur yang dibangun pemkot telah jelas. Bahkan usulan telah diajukan pada saat musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). “Anggaran yang diajukan ialah Rp 195 miliar,” kata Faisal, kepada Bontang Post, Kamis (20/12).

Politikus NasDem ini menilai seharusnya wakil rakyat di tingkat provinsi ini mengetahui keadaan yang terjadi di Bontang. Termasuk upaya dalam penanganan banjir lalu. Mengingat beberapa waktu lalu mereka memenuhi panggilan pansus banjir DPRD Bontang. “Saya menilai tidak ada keseriusan perwakilan di sana (DPRD Kaltim),” ujarnya.

Faisal mengaku telah menanyakan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bontang terkait proses pengajuan secara detail. “Jangan sampai pemkot yang tidak mengajukan. Tetapi jawab mereka walau tidak pernah berkomunikasi dengan DPRD Kaltim, tetapi mereka (anggota dewan) melihatnya (hadir, Red) saat musrenbang,” terangnya.

Sementara, Ketua DPRD Bontang Nursalam mengatakan, ke depan akan membangun komunikasi. “Januari lintas komisi akan menuju Karang Paci (sekretariat DPRD Kaltim, Red). Walaupun hampir dipastikan tidak menghasilkan apa-apa,” katanya.

Politikus Golkar ini berharap kejadian serupa tak diulang. Namun, Salam meminta meskipun pemkot tidak datang ke Karang Paci, DPRD Kaltim tetap mengawal anggaran yang sudah diusulkan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kaltim Henry Pailan Tandi Payung mengatakan, penyebab minimnya gelontoran dana akibat Pemkot Bontang minim koordinasi. Bahkan, selama empat tahun ini belum pernah pejabat teras pemkot berkunjung ke Karang Paci, Kantor DPRD Kaltim.

“Saya pikir Bontang tidak butuh, karena memang tidak ada komunikasi dengan kami terkait dengan bantuan itu,” kata Henry kepada Bontang Post, Rabu (19/12).

Politikus Partai Gerindra ini membandingkan dengan upaya yang dilakukan dari daerah lain seperti Kutim dan Paser. Setelah melakukan pertemuan dengan Pemprov Kaltim, pimpinan daerah tersebut memaparkan programnya kepada DPRD Kaltim.

“Pada pembahasan ditampilkan mana yang prioritas. Kalau Bontang tidak pernah rapat dengan kami,” ujar legislator asal Bontang ini.

Diketahui, dua tahun kucuran bankeu untuk Bontang sangat minim. Tahun ini, Pemprov Kaltim menyalurkan Rp 5,7 miliar. Sementara pada 2019, Bontang mendapat jatah Rp 10 miliar. Terendah dibanding kabupaten/kota lain di Kaltim. (ak)