SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim akhirnya sepakat menolak revisi Undang-Undangn (UU) Nomor 17 tahun 2014 tentang DPR, DPRD, dan DPD serta Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sikap itu diambil wakil rakyat di Karang Paci menyusul desakan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pejuang Demokrasi (GMPD) Kaltim.
Sejumlah pasal yang ditolak mahasiswa antara lain pasal 122 K yang berbunyi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok lain, atau badan hukum yang merendahkan DPR dan anggota DPR.
Selain itu, mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap pasal 224 ayat 1 yang redaksinya berbunyi setiap DPR memiliki hak imunitas. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
Pasal berikutnya yang ditolak mahasiswa yakni pasal 245 yang berbunyi DPR dan pemerintah sepakat bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.
“Kami juga menolak pasal 15, 84, dan 260 yang menambah kursi pimpinan MPR yang sebelumnya lima orang, tujuh orang pimpinan DPR, dan tiga orang pimpinan DPD. Di sejumlah pasal itu menyatakan penambahan pimpinan MPR jadi lima orang, pimpinan DPR delapan orang, dan pimpinan DPD empat orang,” kata Bayu Adnan, salah seorang pimpinan mahasiswa, Senin (12/3) kemarin.
Mahasiswa juga menolak revisi RKUHP di sejumlah pasal. Misalnya pasal 237 yang berbunyi setiap orang yang menyerang diri presiden dan wakil presiden, yang tidak masuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
“Pasal 238 ayat 1 juga berbahaya bagi kelangsungan demokrasi Indonesia. Bunyinya setiap orang yang di muka umum menghina presiden dan wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori satu pejabat,” katanya.
Terakhir, mahasiswa menolak pasal 239 yang menyebut setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyerbarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori empat.
“Pasal-pasal ini kami nilai bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum dan juga mengurangi kebebasan mengeskpresikan pikiran, membatasi kebebasan informasi, dan kepastian hukum,” ujarnya.
Ketua DPRD Kaltim, M Syahrun HS mengungkapkan, dirinya sangat mengapresiasi langkah mahasiswa menyuarakan penolakan sejumlah pasal yang membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat tersebut.
“Secara kelembagaan kami sepakat dengan tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Dalam waktu dekat kami sampaikan surat lembaga DPRD Kaltim ke DPR RI,” kata Syahrun.
Menanggapi janji Syahrun, Koordinator Lapangan GMPD Kaltim, Muhammad Rizky menuturkan, mahasiswa akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga disampaikan DPRD Kaltim ke Senayan. “Kami akan kawal bagaimana tindak lanjut DPRD setelah aspirasi kami diterima,” katanya.
Dia menyebut, aspirasi mahasiswa yang menolak sejumlah pasal dalam UU MD3 dan RKUHP tersebut harus dipastikan sampai di meja pimpinan DPR. “Sehingga tidak terkesan sebagai mainan semata, karena ini untuk masa depan demokrasi Indonesia,” tutupnya. (*/um)
