SAMARINDA – Presiden Joko Widodo batal ke Kaltim. Untuk meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) di Kutai Timur. Yang awalnya dijadwalkan 14 Maret 2019. Walhasil, KEK MBTK bakal diresmikan presiden dari jauh. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, 12 Maret ini.
Kepada awak media, Gubernur Kaltim Isran Noor mengakui bahwa Jokowi gagal hadir ke Bumi Etam untuk meresmikan KEK MBTK. Sebab, jadwalnya padat.
“Peresmian Kawasan Maloy tetap akan dilakukan oleh Pak Presiden. Cuman, peresmiannya akan dilakukan di Kota Bitung pada 12 Maret,” ungkap pria yang pernah menjabat bupati Kutai Timur itu.
Peresmian KEK MBTK dilakukan bersama sejumlah proyek strategis nasional (PSN) lain di seluruh Indonesia. Salah satunya Kawasan Ekonomi Khusus Morotai, Maluku Utara. “Ya, enggak apa-apa. Bagus saja,” ujar dia.
Isran enggan ambil pusing terkait batal hadirnya Jokowi ke Kaltim. Yang terpenting bagi dia, bagaimana KEK MBTK dapat segera beroperasi dan dimanfaatkan. Utamanya bagi kegiatan ekonomi dan industri di Kaltim.
Selain itu, mantan ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu juga tidak mau ambil pusing dengan sikap para wakil rakyat di Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim, yang pesimistis dengan peresmian KEK MBTK pada 12 Maret.
“Enggak apa-apa. Biasa saja. Kalau pesimistis terus, enggak jalan-jalan. Belajar untuk optimistis. Mereka (DPRD) pesimistis itu artinya supaya pemerintah punya semangat. Psikologisnya seperti itu,” tuturnya.
Lanjut dia, walau anggota legislatif meragukan peresmian KEK MBTK, tidak lantas membuat Pemprov Kaltim berhenti bekerja. Keraguan itu, menurutnya, harus jadi alasan setiap instansi bekerja maksimal.
Kemarin, Isran mengadakan rapat tertutup di Kegubernuran Kaltim membahas persiapan peresmian KEK MBTK. Pada rapat itu diketahui, Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) ditunjuk menjadi operator pelaksana.
Perusda MBS yang nantinya membangun kerja sama dengan pihak swasta untuk meningkatkan kegiatan investasi di KEK MBTK. Begitupun dengan pembangunan sejumlah sarana-prasarana penunjang di tempat itu. Untuk membangun iklim investasi di KEK MBTK, pemerintah akan mengeluarkan beberapa regulasi.
“Nanti akan ada kebijakan yang kami keluarkan di sana. Kami akan memberikan keringanan kepada semua investor. Kalau perlu gratis sewa lahan. Setelah mereka produksi, baru kami tarik pungutan. Itu akan jadi insentif daerah,” jelas Isran.
Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Kaltim Fuad Assadin mengaku, pada prinsipnya pihaknya siap-siap saja menerima kunjungan Presiden Jokowi untuk meresmikan pembangunan KEK MBTK.
Saat ini, aktivitas pembangunan di Maloy terus dilakukan. Tak hanya itu, di tempat itu ada sejumlah perusahaan yang sudah meneken memorandum of understanding (MoU) sebagai pernyataan kesediaan mereka beroperasi di Maloy.
“Seperti gerbang Maloy sudah jadi sebenarnya. Saat ini, aktivitas di Maloy juga tetap berjalan. Beberapa perusahaan yang rencananya beroperasi di situ sudah melakukan penandatangan MoU dengan Perusda MBS. Kalau izin sudah terbit, perusahaan sudah bisa bergerak,” jelasnya.
Tidak hanya itu, beberapa di antara perusahaan swasta yang berinvestasi di KEK MBTK telah berkomitmen membangun 41 tangki timbun di tempat itu. Pembangunan tangki-tangki itu akan dilaksanakan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.
“Katanya, akan ada 41 tangki timbun yang sudah siap dibangun perusahaan. Kemungkinan sebelum peresmian sudah ada beberapa tangki timbun yang dibangun,” tuturnya.
Sementara itu, Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kaltim Ichwansyah menyebut, pembangunan tangki timbun dirasakan sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan di KEK MBTK. Sebab, tangki-tangki itu akan menjadi pusat industri dan terminal crude palm oil (CPO). Keberadaan tangki itu sebagai pusat hilirisasi di sektor perkebunan kelapa sawit.
“Semua itu akan didanai swasta. Di Kaltim peran swasta cukup banyak. Utamanya untuk sektor perkebunan sawit. Maloy disiapkan sebagai wadah bagi setiap perusahaan melakukan hilirisasi sawit yang mereka punya,” sebutnya.
Untuk menunjang kegiatan pembangunan di Maloy, pemerintah kini masih menunggu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tata Ruang Strategis Kawasan Industri Oleochemical atau KEK MBTK yang sedang disusun panitia khusus (pansus) DPRD Kaltim. Raperda yang telah disusun awal Februari lalu itu ditargetkan rampung dalam tiga bulan. Atau paling lambat akhir April 2019.
“Kami menunggu payung hukum untuk kawasan Maloy. Sekarang masih dikerjakan Pansus DPRD. Kalau perda sudah jadi, selanjutnya badan pengelola yang mengatur teknis di Maloy nantinya,” tandas dia.
Seperti diketahui, semula Pemprov Kaltim bersama Pemkab Kutim menjadwalkan peresmian KEK MBTK dilakukan Presiden Jokowi pada 25 Februari. Rencana itu kemudian diundur lantaran padatnya jadwal kegiatan presiden.
Dari situ, Pemprov Kaltim kembali menjadwalkan ulang peresmian KEK MBTK pada 14 Maret 2019. Namun, rencana itu kembali kandas. Peresmian Maloy pun kini hanya dapat dilakukan dari jarak jauh.
BI BERI DORONGAN
Bank Indonesia (BI) Wilayah Kaltim menaruh antusiasme besar pada beroperasinya KEK MBTK. Apabila Maloy jalan, maka pengembangan ekonomi di Benua Etam ke depannya bisa digenjot lebih maksimal.
“Sudah beberapa kali kami berikan rekomendasi. Seperti diskusi bersama gubernur juga sudah saya sampaikan. Sektor perkebunan sangat kami dorong di luar pertambangan. Kami meyakini industri pengolahan atau hilirisasi produk CPO sangat potensi di Kaltim,” kata Kepala BI Kaltim Muhammad Nur.
Pengembangan ekonomi melalui KEK MBTK dipercaya dapat mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi Kaltim. Atas alasan itu, BI Kaltim mendorong agar operasional KEK MBTK segera dilaksanakan pemerintah.
“Kalau pemerintah sudah fokus ke sana, itu akan sangat bagus sekali. Sebab, bisa melengkapi pertumbuhan ekonomi Kaltim dari sektor pertambangan. Sekarang peminat yang ingin masuk ke sana juga sudah cukup banyak. Kalau itu terjadi, saya yakin dampak ekonominya sangat besar,” tuturnya.
Secara statistik, sharing pertumbuhan ekonomi Kaltim dari sektor industri pengolahan mencapai 16 persen. Apabila KEK beroperasi, maka pertumbuhan ekonomi di sektor industri pengolahan non-migas itu bakal naik drastis.
“Sharing industri pengolahan terbilang cukup tinggi di Kaltim. Hampir 16 persen. Kalau Maloy sudah beroperasi, pasti pertumbuhannya akan lebih cepat. Tentu ini sangat bagus bagi ekonomi di Kaltim,” tandasnya. (*/drh/dwi/k16/kpg)
