Manfaat Migas Belum Dirasakan Kutim

Hasil Raker Penghasil Migas di Bali

DENPASAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menjadi satu dari 53 daerah se-Indonesia yang di undang pada rapat kerja (Raker) kepala daerah penghasil minyak dan gas (Migas) di Sanur, Bali, 26-27 April 2017. Pertemuan yang berlangsung selama dua hari di Hotel Inna Grand Bali Beach diikuti oleh Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesrah) Mugeni mewakil Bupati Kutim Ismunandar.

Kegiatan ini mengusung tema “Optimalisasi potensi migas daerah untuk memperkuat ketahanan energi daerah, pendapatan daerah, dan nasional”. Sedianya Raker Asosiasi Daerah Penghasil Minyak dan Gas (ADPM) ini mengundang 90 daerah daerah yang tergabung dalam ADPM, namun hanya 53 kabupaten, kota, dan Provinsi yang berkesempatan hadir.

Setelah pertemuan, Asisten Pemkesra Mugeni menyimpulkan manfaat potensi migas belum sepenuhnya dirasakan oleh daerah penghasil. Khususnya daerah sekitar lokasi migas berada.

“Regulasi dan skema perimbangan dana bagi hasil sebaiknya dikaji ulang dengan memberikan porsi yang lebih baik kepada daerah penghasil,” katanya.

Dia menyebut masyarakat di sekitar lokasi penambangan seharusnya mendapat atensi utama atau prioritas pembangunan. Saat ini banyak daerah masih sangat tergantung dengan dana bagi hasil. Artinya, jika proporsi pembagian antara pusat dan daerah bisa lebih baik diyakini pembangunan di daerah bisa mengejar ketertinggalan. Sehingga pada akhirnya bisa memperkuat ketahanan nasional.

Selanjutnya terkait belum maksimalnya dana bagi hasil yang diperoleh daerah penghasil, sambung Mugeni, disebabkan banyaknya aturan dalam bisnis pengelolaan migas. Untuk itulah, kata Mugeni, reformasi birokrasi harus di sederhanakan guna menarik investor asing.

Aturan birokrasi yang panjang dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sedikit banyaknya menyebabkan minat investasi migas di Indonesia turun dibandingkan kawasan Asia Tenggara lainnya.

“Indeks pertumbuhan investasi migas di Indonesia jauh di bawah negara lainnya di kawasan ASEAN. Indonesia masih di bawah Malaysia, Thailand, dan Vietnam,” ujar Mugeni mengutip pernyataan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI Prof Wiraadmaja Budja saat membuka raker ADPM.

Rapat kerja ADPM juga dihadiri oleh Ketua Komite II, Parlindungan Purba, sekjen ADPM Prof Anang Bachtiar, Kementerian Keuangan RI, SKK Migas, Dewan Energi Nasional, dan perwakilan beberapa daerah penghasil migas. (hms4/drh)