SAMARINDA–Gelontoran APBD lebih dari Rp 1 triliun di proyek tol Samarinda-Balikpapan sepertinya tak diulangi lagi Pemprov Kaltim. Kapasitas APBD yang menurun dari tahun ke tahun jadi penyebab. Alasan lain, memanfaatkan momentum pemindahan ibu kota negara (IKN).
Proyek yang diusulkan masuk daftar tunggu skema pembiayaan pusat dibungkus melalui label proyek strategis nasional (PSN). Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), penyelesaian Bendungan Marangkayu masuk usulan pertama. Lalu, Tol Samarinda-Bontang sepanjang 95 kilometer dengan nilai investasi sekitar Rp 11 triliun.
Kemudian, Jembatan Tol Balikpapan-Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Jembatan yang melintas di atas Teluk Balikpapan itu memiliki panjang sekira 7,3 kilometer. Adapun perkiraan biaya investasinya sebesar Rp 15,53 triliun. Sementara di Balikpapan, pembangunan Bendungan Sungai Wain turut diwacanakan agar masuk PSN.
Bendungan ini diharap mengurangi beban Waduk Manggar maupun Bendungan Teritip dalam menyuplai kebutuhan air baku di Balikpapan. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim M Sabani menyatakan, pemprov akan mengevaluasi proyek-proyek tersebut agar memenuhi syarat dalam skema PSN. “PSN yang diusulkan karena memang mendesak (pemanfaatannya),” ungkapnya.
Menurut dia, dengan ditetapkannya Kaltim sebagai IKN baru, inventarisasi proyek daerah yang mendesak difungsikan selayaknya dilakukan. Terlebih, proyek tersebut menunjang IKN baru. Yang lokasinya di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kukar.
“Delineasi (IKN) belum final. (Jadi) tidak ada masalah kalau memang (proyek daerah) harus dimasukan dalam PSN. Ini juga kepentingan pemerintah pusat. Kami akan mengidentifikasi mana yang bisa menjadi PSN pendukung atau yang menjadi bagian dari integrasi keseluruhan dari IKN,” sebutnya.
Lanjut dia, tahun depan empat proyek yang sebelumnya masuk PSN mulai dikerjakan. Yakni normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) yang masuk megaproyek penanganan banjir Kota Samarinda senilai total hampir Rp 2 triliun. Lalu pembangunan Waduk Lambakan di Kabupaten Paser, dan jalan perbatasan sepanjang 280 kilometer. Jalan tersebut meliputi Desa Ujoh Bilang Kecamatan Long Bangun-Kecamatan Long Pahangai-Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Terpisah, anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin menuturkan, pembangunan IKN harus selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Pemprov Kaltim. “Sehingga proyek yang masuk PSN ditambah. Apalagi Kaltim sedang berupaya menghindari megaproyek dengan biaya APBD,” ungkapnya.
Politikus PKB itu menegaskan, eksekutif dan legislatif telah bersepakat. Tak banyak belanja proyek infrastruktur di APBD perubahan tahun ini. Beberapa proyek nilainya kecil-kecil, paling besar Rp 7 miliar atau Rp 10 miliar. Jauh dibandingkan APBD Murni 2019 dengan beberapa proyek memakan anggaran cukup besar seperti jembatan Pulau Balang yang mencapai Rp 100 miliar dan peningkatan jalan ke Bandara APT Pranoto yang membutuhkan Rp 75 miliar.
Sementara itu, angka sementara APBD Kaltim 2020 sudah pula ditetapkan pada rapat paripurna DPRD Kaltim periode 2014–2019. Angka Rp 11,7 triliun diketok sebagai angka sementara dengan kemungkinan perubahan. Sebab, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) akan mengalami perubahan, karena APBN belum ditetapkan. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, APBD Kaltim 2020 diprediksi akan meningkat dari angka sementara yang ditetapkan.
“Bahkan, hitungan kasar hingga APBD Perubahan Kaltim 2020 angkanya bisa sampai Rp 14 triliun,” ungkapnya setelah rapat paripurna DPRD Kaltim pada Jumat (30/8). Berdasar hitungan sementara itu, APBD Kaltim mengalami peningkatan hampir Rp 1 triliun. Diketahui, APBD Murni 2019 pemprov menyentuh angka Rp 10,67 triliun.(*/dq/*/nyc/riz/k16/prokal)
