BREAKER: “Ada masyarakat yang ingin menggugat secara perdata. Di aturan memang diperbolehkan masyarakat mengadukannya. Sepanjang dasarnya kuat, ya tidak masalah, itu diperbolehkan,”. Sarkowi V Zahri, Anggota DPRD Kaltim.
SAMARINDA – Kebocoran pipa PT Pertamina di Teluk Balikpapan telah membawa dampak serius bagi lingkungan sekitar. Banyak nelayan dikabarkan menghentikan aktivitas melaut setelah areal di sekitar kejadian tercemar.
Menyadari beragam dampak buruk dari tragedi berdarah yang merenggut lima orang nyawa tersebut, sejumlah kelompok masyarakat ingin menggugat PT Pertamina. Hal itu diakui anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sarkowi V Zahri, Selasa (10/4) kemarin.
Menurutnya, saat ini ada masyarakat yang ingin mengadukan perusahaan berpelat merah itu untuk mempertanggungjawabkan kasus tersebut di muka pengadilan. Sayangnya, Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) itu tidak menyebutkan secara gamblang kelompok masyarakat yang ingin mengadukan Pertamina di pengadilan.
Namun dia memastikan, sudah ada masyarakat yang menyampaikan padanya, keinginan untuk segera melaporkan Pertamina. “Ada masyarakat yang ingin menggugat secara perdata. Di aturan memang diperbolehkan masyarakat mengadukannya. Sepanjang dasarnya kuat, ya tidak masalah, itu diperbolehkan,” ucapnya.
Langkah tersebut bukan tanpa dasar, karena dampak yang dihasilkan dari kebocoran pipa Pertamina itu sudah dirasakan masyarakat. Dasarnya bisa karena adanya korban dan regulasi yang memperbolehkan pengaduan terhadap perusahaan minyak milik negara itu.
Sarkowi yakin langkah masyarakat tersebut sudah tepat. Karena dengan begitu, korban yang terkena dampak ledakan yang disebabkan kebocoran pipa Pertamina itu mendapatkan haknya.
Selain mendukung masyarakat menuntut Pertamina secara perdata di pengadilan, Komisi III DPRD Kaltim juga merencanakan untuk memanggil perusahaan tersebut.
Pemanggilan juga akan dialamatkan pada pemerintah provinsi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan pihak-pihak terkait. Tujuannya, wakil rakyat bakal meminta laporan menyangkut penanganan pencemaran lingkungan akibat meledaknya kapal di Teluk Kota Minyak.
“Supaya jelas apa yang perlu dilakukan. Termasuk berapa lama diperlukan pemulihan. Karena itu penting, sampai wilayah yang tercemar betul-betul aman dan tidak berbahaya,” tegasnya.
Khusus DLH Kaltim, Sarkowi akan mempertanyakan hasil pemantauan dan penanganan dampak kerusakan lingkungan akibat kasus tersebut. Ketika rapat dengar pendapat nanti, DPRD akan mempertanyakan peran DLH dalam menyelesaikan dampak lingkungan yang dihasilkan dari ledakan dan kebocoran pipa Pertamina.
“Sejauh ini belum ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah provinsi dan DLH. Karena mungkin mereka menganggap kasus itu sudah ditangani pemerintah pusat,” terang Sarkowi.
Pemanggilan Pertamina dan pemerintah direncanakan Komisi III DPRD Kaltim setelah penyelenggaraan rapat Badan Musyawarah (Banmus) pekan depan. “Kami sedang mencari waktu yang tepat. Mungkin sehabis itu (rapat Banmus),” tandasnya. (*/um)
