SAMARINDA – Momok tingginya angka golongan putih (golput) dalam pemilu terakhir di Kaltim tak membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim gentar. Penyelenggara pemilu di Bumi Etam ini optimistis dapat mencatatkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Dalam hal ini, KPU membuat target 77,5 persen partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) mendatang.
Komisioner KPU Kaltim Syamsul Hadi menuturkan, target ini menyesuaikan dengan target KPU RI secara nasional. Menurutnya, target yang dipasang ini terbilang realistis dan mungkin untuk dicapai. Walaupun diakui tantangannya memang banyak yang dihadapi KPU dalam merealisasikan target ini.
“Mengingat dari hasil pilkada terakhir kabupaten/kota di 2015 kemarin, ada beberapa kabupaten/kota yang perolehan partisipasinya sangat rendah. Ini menjadi tantangan bagi KPU,” kata Syamsul saat ditemui Metro Samarinda di ruangannya, Jumat (24/11) kemarin.
Oleh karena itu KPU juga terus melakukan langkah, upaya, dan strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Di antaranya KPU sedang membangun pendidikan pemilih berbasis keluarga. Sehingga diharapkan dengan berbasis keluarga ini partisipasi dapat meningkat. Karena memang kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya itu benar-benar berbasis dari masyarakat.
“Sehingga pemilu ini bukan hanya kepentingan pihak-pihak tertentu, atau di luar kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu,” ungkapnya.
Kata Syamsul, KPU menyadari pentingnya peran keluarga sebagai bagian terkecil dalam suatu entitas masyarakat. Yang membentuk RT, RW, kelurahan, dan lingkungan yang lebih luas lagi. Ketika keluarga telah tersentuh pentingnya pemilu, dengan sendirinya secara masif bakal memberikan dampak yang lebih luas lagi.
“KPU sudah mulai melakukan sosialisasi berbasis keluarga. Kami akan meningkatkan dan penguatan secara sistem. Semua perangkat KPU nanti akan mendatangi setiap keluarga dan diingatkan akan pentingnya datang ke TPS (tempat pemungutan suara),” beber Syamsul.
Selain berbasis keluarga, KPU juga membangun kesadaran terhadap forum-forum warga yang merupakan bagian dari kelompok-kelompok kecil keluarga. Contohnya ada forum-forum di tingkat RT, yang bakal dimasuki oleh petugas KPU di tingkat bawah yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau para relawan demokrasi.
“Kami sedang membangun para relawan demokrasi atau penggiat pemilu yang tujuannya menciptakan kesadaran masyarakat akan pemilu,” sebutnya.
Ditanya penyebab masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, Syamsul menyatakan ada banyak faktor yang memengaruhi. Yang pertama yaitu tingkat apatis masyarakat terhadap pemilu. Apatis dalam artian kurang begitu peduli terhadap pemilu. Yang kedua, figur yang ditawarkan sebagai kandidat kepala daerah juga berpengaruh untuk menarik pemilih datang ke TPS.
“Yang terjadi di masyarakat, berpikiran apa sih keuntungannya datang ke TPS. Misalnya mumpung libur digunakan untuk istirahat atau jalan-jalan, itu yang terjadi di masyarakat. Artinya mereka belum melihat keuntungan secara pribadi. Hal ini berkaitan dengan pola pikir,” urai Syamsul.
Dia tidak memungkiri bila tingkat partisipasi ini bisa juga dipengaruhi dari internal KPU itu sendiri. Misalnya mungkin adanya data pemilih yang masih ganda. Dalam hal ini contohnya ada satu orang pemilih yang terdata di suatu kecamatan. Padahal sebelumnya sudah terdata di kecamatan yang lain. Hal ini juga berpengaruh dalam jumlah partisipasi secara keseluruhan.
“Harapannya secara administrasi, secara internal yang dilakukan KPU, seiring dengan data kependudukan yang ada,” kata dia.
Dalam pendataan internal ini, memang beriringan dengan pendataan kependudukan yang dilakukan Pemprov Kaltim. Dengan pemprov telah menargetkan seluruh perekaman KTP elektronik (KTP-el) selesai di akhir Desember 2017, Syamsul berharap dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.
“Karena seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih harus sudah melakukan perekaman KTP-el. Apakah itu berbentuk fisik kartu atau surat keterangan,” ujar Syamsul.
Target partisipasi 77,5 persen yang dicanangkan KPU menurut Syamsul sangat logis dan rasional. Target ini telah diproyeksikan KPU Kaltim sebelumnya. Dengan menggunakan serangkaian strategi yang dilakukan KPU. Hal ini tentu bukan pekerjaan mudah mengingat pada pilkada serentak 2015 lalu angka golput di Kaltim menyentuh angka 43,03 persen.
“Bila target ini dapat terpenuhi, bisa dikatakan kami sukses dalam menyelenggarakan pilgub,” tegasnya. (luk)
