Pasar Loktuan Disorot DPRD 

BONTANG – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2017 mengeluhkan bentuk bangunan pasar baru Loktuan. Pasalnya, jarak akses pembeli dengan lapak sempit.

Ketua Pansus LKPj Setiyoko Waluyo memperkirakan, akses tersebut tidak sampai 1,5 meter. “Ini sempit, kalau ada dua orang pembeli yang berbadan agak besar sudah sesak,” kata dia saat memimpin inspeksi mendadak (sidak), Senin (9/4) lalu.

Tak hanya itu, meja lapak pun juga dinilai urung selesai. Ditandai dengan belum dipasangnya keramik di setiap lapak yang bakal diisi oleh pedagang sayur dan ikan ini. Hal ini diperparah dengan belum adanya pintu di setiap petaknya.

“Tidak mungkin petak-petak begitu saja, pasti ada pintunya,” keluhnya.

Politisi PAN ini juga menyoroti masih adanya besi wiremesh di bagian atas kios. Dikatakannya bila pengerjaan ini sudah kelar pasti sudah tertutup pengecoran. “Di atas petak di dalam, masih ada besi wiremesh yang seharusnya sudah dicor, tetapi ini belum,” terangnya.

Bahkan akses penunjang seperti pintu masuk dan tempat parkir masih berstruktur tanah. Parahnya, salah satu sudutnya sudah terjadi longsor beberapa bulan lalu. Informasi itu dihimpun dari beberapa masyarakat yang melapor ke DPRD.

“Harusnya diturap sehingga tidak terjadi lagi longsor yang mengenai permukiman di sekitar lokasi ini,” ujarnya.

Setiyoko menilai progres pembangunan yang menelan dana APBN sejumlah Rp 5,2 miliar ini masih 75 persen. Lantas, ia mempermasalahkan pihak kontraktor yang enggan bertanggung-jawab untuk menyelesaikan pembangunan ini.

Menanggapi hal tersebut, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Diskop-UKMP) Hasman mengatakan, serapan anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat sudah 100 persen. Menurutnya beberapa bangunan pasar di daerah lain yang juga dibangunkan oleh pemerintah pusat, desain dan bentuknya sama.

“Dari pagu anggaran Rp 5,6 miliar, realisasinya Rp 5,2 miliar, bentuknya memang seperti ini,” ujar Hasman.

Dikatakannya, beberapa bagian memang tidak masuk dalam perencanaan. Nantinya, Diskop-UKMP bakal memakai APBD sebesar Rp 10 miliar. Adapun penambahan tersebut meliputi pemasangan keramik, pembuatan turap, pembuatan parit di sekeliling bangunan pasar, serta pengecoran tempat parkir.

“Pergeseran anggaran ini kemarin telah disetujui oleh DPRD, akan dilaksanakan di tahun ini juga,” paparnya.

Rencananya, penjual ikan dan sayur akan menempati lapak bagian dalam. Sementara penjual kelontong berada di kios bagian luar dari bangunan pasar.

Saat ini bangunan masih dalam masa pemeliharaan dari pihak kontraktor. Diperkirakan proses serah terima kepada Pemkot Bontang akan berlangsung di bulan Juli. (ak)