Pastikan Netralitas Personel dalam Pilgub, Kodam Punya Tim Pengawas

BALIKPAPAN – Untuk memastikan netralitas para personelnya, Kodam VI/Mulawarman (Mlw) telah melakukan langkah-langkah terstruktur. Sehingga netralitas TNI selama penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 tetap dapat terjaga.

Hal ini diungkapkan Pangdam VI/Mlw, Mayor Jenderal TNI Subiyanto. Dilansir dari Kantor Berita Antara, Subiyanto memastikan jajarannya di lapangan sudah bekerja secara terstruktur dalam menjaga netralitas TNI terkait momen pilgub.

“Kami punya tim pengawas netralitas TNI. Juga ada bintara hingga di tingkat kelurahan dan desa,” kata Subiyanto yang menjabat Pangdam Kodam VI/Mlw sejak 22 Maret lalu ini.

Dengan adanya tim dan pengawasan hingga ke tingkat desa dan kelurahan itu, Pangdam menjamin tidak akan ada anak buahnya yang bermain-main dengan netralitas itu. Apalagi menurutnya, Pangdam VI/Mlw sebelum dirinya yaitu Mayjen TNI Sonhadji, telah memberikan karya nyata berupa peningkatan displin dan komitmen seluruh prajurit.

Pembentukan tim netralitas tersebut terjadi pada masa jabatan Mayjen Sonhadji.
“Karena itu saya berkomitmen meneruskan program, visi dan misi yang sudah bagus ini,” jelasnya.

Subiyanto juga menyatakan bahwa pengamanan wilayah perbatasan tetap merupakan satu tugas utama yang dikawal Kodam VI/Mlw. “Kami terus ada di sana untuk mencegah semua yang illegal. Mulai illegal logging, illegal mining, illegal fishing, sampai penyelundupan narkoba dan miras,” tegasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Danrem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) Brigjen TNI Irham Waroihan. Danrem mengingatkan para prajurit TNI di Kaltim untuk menjaga netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Kaltim yang meliputi Pilgub Kaltim dan Pemilihan Bupati (Pilbup) Penajam Paser Utara (PPU)

“Tugas TNI adalah menjaga agar pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 berjalan lancar, dan tidak ada hal-hal yang mengganggu stabilitas nasional,” kata Irham dalam acara serah terima jabatan (sertijab) Dandim 0906/Tenggarong serta Dandim 0910/Malinau di Makorem 091/ASN, Kamis (15/2) bulan lalu.

Kata dia, walaupun TNI tidak memiliki hak pilih, namun masih harus menyiapkan diri untuk membantu keamanan. Agar pilkada serentak bisa berjalan lancar, aman, damai, dan stabilitas nasional tetap terjaga. Irham menjelaskan, ada 171 daerah yang menggelar pilkada serentak 2018.

Ke-171 daerah tersebut terbagi menjadi 17 provinsi, 39 kota, dan 115 Kabupaten. Selain pilgub di Kaltim dan pilbup di PPU, juga akan digelar Pemilihan Wali Kota (Pilwali) di Tarakan yang kini masuk wilayah Kalimantan Utara (Kaltara).

Netralitas TNI merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI. Hal ini sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Adapun pengertian dari netralitas TNI yaitu TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. (luk)