“Money Politik Itu Dosa” 

BONTANG – Pemilihan Gubernur Kaltim menyisakan waktu tiga bulan lagi. Sebagai antisipasi praktik politik uang yang menyasar umat Kristiani, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Bontang menyebarkan pesan pastoral, pekan ini.

Ketua Majelis Pengurus Harian (MPH) PGI Bontang, pendeta Timotius Oko Yuri Widodo mengatakan, praktik money politic (politik uang) dalam dimensi agama Kristen tidak dibenarkan. Mengingat dampaknya sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini.

“Politik uang adalah dosa. Saya pakai istilah agama, dosa, supaya keras. Politik uang merupakan pembodohan rakyat dan merusak substansi demokrasi kita,” kata Widodo dalam pesan pastoralnya.

Di dalam nats Alkitab Roma 13:1-2 dijelaskan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Maka adalah tanggung jawab kita kepada pemerintah untuk menaati hukum dan menjadi warga negara yang baik.

“Ketika memiliki hak suara dan dapat memilih pemimpin sendiri, haruslah menggunakan hak tersebut untuk memilih mereka berpandangan sama dengan kita,” jelasnya.

Yeremia 33:15-16 juga mengajarkan pentingnya akan sebuah kejujuran. Sikap tersebut termasuk dalam posisi sebagai pemilih saat Pilkada.

Pemimpin yang memimpin dalam kebenaran dan keadilan menghadirkan kekuatan nyata. Sehingga dapat mengeliminasi praktek Money Politic yang merusak sendi kehidupan akibatnya menyengsarakan rakyat. Dikatakan Widodo, pemimpin yang kebenaran dan keadilan sajalah, niscaya mampu menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan sesungguhnya bagi semua orang.

Pesan pastoral ini ditujukan kepada empat elemen, meliputi penyelenggara Pilgub, pasangan calon, pemilih, dan gereja. Kepada penyelenggara Pilgub, PGI berharap tetap teguh, sabar, dan tidak putus asa. Bukan itu saja, sebagai penyelenggara Pilgub juga harus memiliki komitmen dalam menjalankan tugas dengan baik dan benar.

“Jangan tergoda oleh tawaran suap! Kedepankan integritas dan moralitas Kristiani dalam melaksanakan Pilgub. Kami mendoakan agar saudara dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar sehingga menjadi berkat bagi bangsa ini,” harapnya.

Bagi calon pasangan, PGI menyakini pilihan untuk ikut pilkada merupakan wujud panggilan iman guna membangun bangsa ke arah yang lebih baik. PGI mengimbau kepada calon pasangan untuk tetap santun, mengedepankan damai dan cinta kasih, mengikuti aturan yang berlaku, dan tidak melakukan politik uang.

“Jangan menjual isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dalam kampanye dan penggalangan dukungan, sebab itu akan semakin merusak NKRI. Jadilah kandidat yang berintegritas dan raihlah kemenangan dengan cara-cara yang bermartabat dan terhormat,” ulasnya.

Pemilih juga diharapkan untuk menjaga Pilgub agar berlangsung secara damai dan aman. PGI juga meminta pemilih ikut berpartisipas di semua tahapan penyelenggaraan secara tertib dan santun.

“Ikutlah terlibat dalam pengawasan Pilgub untuk mengawasi kecurangan dan manipulasi yang seringkali terjadi dalam setiap pemilihan kepala daerah, agar hasil Pilgub betul-betul merupakan cermin pilihan rakyat,” terang Widodo.

Lima seruan PGI ditujukan kepada 30 gereja yang tergabung didalamnya. PGI mengajak dan mendorong warga gereja untuk menggunakan hak suaranya. Tentunya dengan hati yang tulus dan tanpa pengaruh dari pihak manapun.

Melakukan pendidikan politik kepada warga jemaat agar mereka paham tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan umum. Saat pendidikan politik tersebut juga diajadikan momen untuk kampanye menolak politik uang.

Poin ketiga, melarang penggunaan gereja sebagai arena kampanye. Widodo memandang bukan termasuk pelanggaran aturan pemilihan umum saja. Melainkan dapat menjadi penyebab gangguan keharmonisan kehidupan persekutuan dalam gereja.

Gereja juga dituntut untuk bersikap netral atau tidak menunjukkan keberpihakan dengan pasangan calon atau partai pengusung tertentu. Jikalau terdapat jemaat yang masuk dalam tim kampanye, perlakuan yang diberikan gereja haruslah sama seperti jemaat pada umumnya. Terakhir, gereja diharapkan terlibat dalam pengawasan proses Pilgub untuk meminimalisasi pelanggaran dan manipulasi hasil pemilihan. (ak)