SANGATTA- Banyak pejabat gengsi membuat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Mereka beranggapan BPJS hanya diperuntukkan bagi kalangan menengah bawah.
Sedangkan kalangan atas bisa membiayai diri sendiri tanpa harus ditanggung oleh BPJS terlebih pemerintah. Anggapan ini tentu bertentangan dengan nilai kebersamaan. Terlebih pada aturan. Pasalnya, semua warga Indonesia termasuk Kutim wajib mengantongi BPJS tanpa terkecuali. Baik miskin maupun kaya.
“Kalangan atas (pejabat) berfikir mereka punya uang. Bisa bayar sendiri. Sehingga ada yang enggak mau bikin BPJS. Tentu bukan demikian. Kerena BPJS adalah kebutuhan, kewajiban, dan punya BPJS adalah aturan. Seharusnya kita bangga punya BPJS,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Kutim, Nurlia Afyanti.
Jikapun tidak dimanfaatkan, keberadaan BPJS yang dimiliki sangat membantu orang lain yang membutuhkan. Karena prinsip BPJS ialah saling tolong menolong dalam kebaikan.
“Kami punya motto, dengan gotong royong, semua tertolong. Artinya BPJS yang kita miliki bisa menolong sesama. Tentu ini merupakan ladang amal buat kita semua. Kita punya uang lebih, mari kita bantu, kita donasikan kepada yang tidak mampu. Cukup hanya dengan bergabung dengan memiliki kartu BPJS,” kata Lia.
Dari data sementara yang dirangkum BPJS , jumlah pembuat kartu BPJS untuk PNS, TNI dan Polri di Kutim baru 21.184 jiwa. Data ini termasuk satu keluarga. Mulai dari beberapa anak, istri atau suami serta orang tua. Padahal jika dibandingkan dengan pejabat di Kutim, data ini terbilang kecil.
“Banyak sekali yang belum. Mengenai pastinya saya belum tau. Karena masih dalam tahap pendataan. Yang jelas data ini jauh lebih kecil dengan data individu masyarakat terlebih swasta,” katanya.
Untuk itu dirinya meminta kepada semua pejabat di Kutim bisa bergabung dengan BPJS Kesehatan. Karena hal itu sangat membantu diri sendiri terlebih orang lain. “Jadi kami harap semua bisa buat BPJS. Untuk data seluruhnya mulai dari PNS, swasta dan individu sampai saat ini sudah 71,58 persen,” terangnya. (dy)
