SANGATTA – Komisi D DPRD Kutim, mendorong Dinas Sosial (Dinsos) memprioritaskan program yang bersentuhan langsung bagi masyarakat. Hal tersebut ditekankan dalam pembahasan program Dinsos yang tertuang di Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2018.
Ketua Komisi D, Angga Redi Niata mengatakan, dia bersama seluruh anggota komisi melakukan pembahasan rencana program kerja dengan OPD sejak dua pekan lalu, salah satunya dengan Dinsos.
“Di dalam pembahasan kami ingin melihat sasaran dan target program. Apakah memang bermanfaat atau dibutuhkan masyarakat,” kata Angga ditemui di ruangannya belum lama ini.
Komisi D mendorong beberapa program prioritas untuk direalisasikan. Beberapa diantaranya adalah alokasi dana bencana atau darurat, bantuan bagi manula, bantuan bagi warga tak mampu, dan sejumlah program sosial yang memang dibutuhkan masyarakat.
“Selain itu ada juga program pendampingan untuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Ada 12 ribu warga Kutim yang menerima bantuan dari pusat itu, sudah ada SK dari Kementerian yang berisi daftar penerima. Sebab itu butuh pendampingan,” katanya.
Pihaknya juga meminta agar program yang disusun disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Artinya, program diutamakan untuk hal yang bersentuhan dan dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Karena kondisi keuangan daerah sedang tidak baik, jadi kegiatan yang tidak begitu urgent harus ditunda. Begitu pula dengan kegiatan yang bersifat seremonial semata,” tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Komisi D Uce Prasetyo. Selain itu, untuk program lainnya yang dipastikan tercover di APBD adalah alokasi anggaran insentif guru PAUD, ngaji, dan guru minggu.
“Seluruh OPD yang menjadi mitra kami, kami dorong untuk melakukan efesiensi. Perjalanan dinas ke luar daerah dikurangi saja. Prioritaskan untuk kebutuhan masyarakat,” tambahnya. (hd)
