Proyek pelebaran jalan di Bontang Lestari bermasalah. Warga protes karena ukuran lahan yang dipakai tidak sesuai kesepakatan awal.
BONTANG – Pelebaran jalan yang terjadi di RT 13, Kelurahan Bontang Lestari, menuai polemik. Pasalnya, ukuran lahan yang dipakai tidak sesuai kesepakatan awal. Akibatnya, pemilik lahan melakukan protes.
Salah satu pemilik lahan, Arif, menyebut, kesepakatan awal pembuatan jalan ini selebar 3 meter. Namun, faktanya, badan jalan ditambah parit selebar 12 meter. “Ini langsung dikerjain saja. Kami sebagai pemilik ini dianggap apa, kok tidak diundang saat rembuk warga,” katanya.
Ia menyebut, hampir 90 persen pemilik lahan yang terkena dampak tidak berdomisili di RT 13. Namun, bermukim di luar Kelurahan Bontang Lestari. Parahnya, meski lahan telah berkurang akibat pembuatan jalan, pemilik lahan masih membayar pajak utuh. “Hingga kini, tidak ada perubahan sertifikat tanah,” ucapnya.
Arif meminta kepada pihak berwenang untuk mengembalikan dulu sisa kelebihan lahan yang dipakai. Ia dan pemilik lahan berjanji tidak merusak jalan yang telah disemen. “Setelah itu silakan nego ke pemilik lahan,” tutur dia.
Sementara itu, Ketua RT 13 Usman mengatakan, pembukaan badan jalan dimulai sebelum tahun 2000. Pembukaan badan jalan itu hingga jembatan dekat lokasi pembangunan PLTU 2×100 megawatt.
Rembuk warga selalu diadakan tiap tahun. Hasilnya warga kala itu memprioritaskan pembangunan jalan. Total warga yang hadir berkisar 20 orang. Akhirnya, usulan itu masuk hingga musrenbang tingkat kota. Ia pun baru mengetahui ada permasalahan terkait kegiatan ini.
“Pada waktu pengerjaan, tidak ada satu pun pemilik lahan yang datang. Tidak ada yang keberatan dalam pengerjaan itu,” kata Usman.
Dia pun ingat telah berkoordinasi dengan Arif selaku pemilik lahan untuk meminta izin. Bahkan, pihak pemilik tidak merasa keberatan saat itu. “Kata mereka (pemilik lahan), kalau untuk kepentingan umum tidak usah ke rumah. Artinya mereka menyetujuinya. Soal kesepakatan 3 meter itu saya tidak mendengar atau melihatnya sampai detik ini,” ujarnya.
Diketahui, akses yang dibangun itu merupakan jalan menuju lokasi pembangunan PLTU. Perwakilan PT Graha Power Kaltim Nirwan memaparkan, pembukaan jalan untuk mempermudah investor masuk.
Namun, penggantian ganti rugi hanya berlaku pada lahan samping jembatan. Bukan akses yang dipermasalahkan pemilik lahan. Perusahaan menggarap akses itu pada 2018. “Kami membangun jalan di samping jembatan karena alat berat masuk tidak bisa melintas di jembatan kayu,” terang Nirwan.
Perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bontang Suwoko menyebut, permasalahan ini harus diselesaikan secara kekeluargaan. Mengenai pembayaran pajak, ia meminta pemilik lahan untuk melapor ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) jika terkena pengurangan dari pembuatan jalan. “Nanti ini ditinjau langsung lokasi yang dipermasalahkan,” pungkasnya. (*/ak/kri/k16/prokal)
