Pemangkasan Gaji TK2D Bukan untuk BPJS, Tapi …!

Perjuangkan Honorer di Pedalaman

SANGATTA – Berkembangnya isu pemangkasan gaji Tenaga Kontrak Kerja Daerah (TK2D) sebesar 10 hingga 15 persen untuk pembayaran Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan (BPJS) ditepis Pemerintah Kabupaten Kutim. Pasalnya, untuk BPJS, Pemkab Kutim telah mengalokasi dana kurang lebih Rp 1 miliar untuk mengakomodir 4 ribu TK2D di Kutim.

“Jadi potongan sebesar Rp 200 ribu itu bukan untuk bayar BPJS,” tegas Sekretaris Daerah Irawansyah.

Dia menerangkan, kebijikan pemangkasan gaji itu dilakukan untuk memperjuangkan nasib TK2D di Kutim. Menyusul kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit.

“Karena kondisi keuangan Kutim belum stabil. Jika sudah stabil maka tidak akan dilakukan pengurangan sebesar 10 hingga15 persen,” jelasnya.

Selain itu, langkah ini diambil untuk memperjuangkan 300 honorer yang mengabdi sebagai tenaga Kesehatan dan Guru di pedalaman. Sebab, jika pemangkasan tidak dilakukan, maka akan tidak akan mencukupi untuk membayar gaji pegawai tersebut.

Sementara, Bupati Ismunandar mengatakan, dirinya banyak mendengar keluhan tenaga kesehatan dan guru yang bertugas jauh di pedalaman, namun belum memiliki SK-TK2D. Sedangkan banyak dari mereka yang sudah mengabdi sampai dengan delapan tahun.

“Itu sebabnya kami perjuangkan, meski kondisi keuangan daerah sedang defisit. Meski begitu, banyaknya jumlah TK2D  ini, masih sesuai dengan beban kerja. Dan mereka, nantinya harus siap disebar ke kecamatan sehingga tidak ada penumpukan di Kabupaten,” tutup Ismu. (aj)