Pembangunan RS Tipe D Ditolak Persi

BONTANG – Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Bontang menolak keras rencana Pemkot Bontang membangun dua rumah sakit (RS) tipe D. Mereka menilai itu akan mematikan rumah sakit swasta.

Persi Bontang mengatakan, alih-alih membangun RS baru, pemkot seharusnya meningkatkan pelayanan dan fasilitas di RSUD Taman Husada. Agar sesuai dengan kelasnya sebagai RS tipe B. Pun dengan Puskesmas yang harus dioptimalkan pelayanannya agar masyarakat tidak mengantre.

Ketua Komisariat Persi Bontang yang juga Direktur Utama RS Amalia, Yuniarti Arbain,  mengatakan yang dibutuhkan masyarakat adalah tidak lagi dirujuk ke RS di luar Bontang. Meskipun ditanggung BPJS, namun banyak keluarga yang keberatan terkait biaya akomodasi dan keperluan lain. “Mengingat keluarga yang menjaga tidak ditanggung,” jelas dokter Yuyun, sapaannya, ditemui, Kamis (8/11) di kantornya.

Dikatakan, RSUD di Bontang belum sesuai standar tipe B, baik dari fasilitas dan SDM. Dia mencontohkan pasien yang harus menjalani CT scan ataupun magnetic resonance imaging (MRI), selama ini harus dirujuk ke Samarinda atau Balikpapan.

“Saya dengar CT Scan RSUD Bontang (Taman Husada) sudah mau di-launching dalam waktu dekat. Ini melegakan kami juga, jadi tidak perlu dirujuk lagi. Mudah-mudahan fasilitas lain untuk rumah sakit tipe B bisa menyusul,” ujarnya.

Sehingga, jika RS tipe D atau C ingin merujuk pasien, tidak ada lagi alasan tidak memiliki fasilitas. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan, sebutnya, fasilitas tersebut merupakan kewajiban RS tipe B.

“Di Bontang ini tidak pernah ada pasien yang ditolak karena penuh atau lainnya. Karena rasio ketersediaan tempat tidur masih mencukupi. Bahkan berlebih,” ujarnya.

Terkait rujukan berjenjang, Yuyun menyatakan tidak mesti ke RS pemerintah. Artinya, sistem rujukan memang harus berjenjang sesuai tipe, namun bisa diakomodasi RS pemerintah dan swasta. “Seharusnya RSUD ini dijadikan central rujukan untuk daerah lain di sekitar Bontang. Seperti Kutim dan Marangkayu,” terangnya.

Yuyun berharap, pemerintah mau menggelar dialog atau rapat dengar pendapat dengan para pengelola RS swasta. Karena para karyawan di RS swasta juga masyarakat Bontang. Jika RS tipe D milik pemerintah dibangun, maka akan mematikan RS swasta dan kemungkinan ada PHK besar-besaran. “Jadikan RS swasta sebagai mitra pemberi pelayanan kesehatan. Bukan sebagai rival, karena kami juga hadir untuk membangun Kota Bontang bersama-sama,” ungkapnya.

Sementara, Direktur Kaltim Medika Utama dr Nurul Fathoni menambahkan bahwa penambahan dua rumah sakit belum saatnya. Dalam berbagai aspek, akan memengaruhi pelayanan RS lainnya. “Kondisi saat ini dengan 420 tempat tidur sudah oversupply, karena kebanyakan. Apalagi jika ada rumah sakit lagi,” ujarnya.

Untuk meningkatkan pelayanan, Nurul menilai bukan dengan membangun rumah sakit baru. Mestinya Unit Kesehatan Masyarakat (UKM) seperti Puskesmas lebih ditingkatkan pelayanannya. Karena dari sisi pelayanan RS yang ada saat ini belum optimal. “Perlu diperkuat RS tipe B, agar tidak dirujuk ke luar Kota Bontang,” imbuhnya.

Intinya, lanjut Nurul, pihaknya juga sebagai warga Bontang dan berkontribusi kepada pemerintah. Sehingga diharap tidak dianggap sebagai pihak lain, tapi menjadi bagian dari tim yang membangun dan mengembangkan Bontang di sektor kesehatan.

Sebelumnya diwartakan, Kantor Dinas Kesehatan dan Keluarga Bencana (Dinkes-KB) dan Puskesmas Bontang Lestari bakal disulap menjadi rumah sakit tipe D. Feasibility study (FS) pun telah dikantongi. Tahun depan ditargetkan sudah bisa beroperasi.

“Kantor Diskes-KB itu kan dulunya rumah sakit, jadi mau difungsikan kembali,” jelas Neni, Rabu (7/11).

Menurutnya, pembangunan rumah sakit tipe D dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Mengingat pasien yang dirujuk dari Puskesmas, tidak bisa langsung ke RS tipe B seperti halnya RSUD Taman Husada. Harus lebih dulu ke tipe D. “Karena harus berjenjang, dan kami tak punya itu (RS tipe D, Red),” ujarnya.

Ketika sudah terbangun dan beroperasi, maka pemerintah menilai sudah memberikan pelayanan maksimal. Rujukan berjenjang pun tertuang dalam aturan BPJS. “Kalau tidak beroperasi, minimal ada progres sampai bagus,” tandasnya. (mga)

Rasio Ketersediaan TT dengan Penduduk Bontang

RS                                            Jumlah TT                   Jumlah Penduduk

RSUD Taman Husada            164

RS PKT                                    100                             170.611 Jiwa

RS Amalia                               56                                (BPS Bontang 2017)

RS Islam Bontang                  75

RS LNG Badak                       49

TT: Tempat Tidur

Menukil data BPS Bontang yang dikeluarkan pada 2017, jumlah penduduk Kota Bontang sebanyak 170.611 jiwa. Jika dibandingkan dengan Rasio TT, maka perbandingannya 1:384. Sementara berdasarkan standar pelayanan maksimal kesehatan WHO, rasio ideal adalah 1:1.000

Tingkat Pemanfaatan TT

Standar BOR (Depkes 2005) RSUD RS PKT    RS AMALIA              RSIB  RS BADAK      Rata-rata

60 %-85%                              57 %   44,53%   62,84%       62,84%  15,44%        48,53%

Sumber: Diskes-KB Bontang 2017

Analisis:

• Berdasarkan tabel di atas terdapat RS yang nilai BOR-nya dibawah standar Departemen Kesehatan/Depkes (kini Kementerian Kesehatan) dan secara rata-rata BOR Bontang juga di bawah standar Depkes.
• Kondisi BOR RS di Kota Bontang rendah membuat pelayanan di rumah sakit tidak efisien, dari aspek ekonomi pendapatan RS rendah. Akibatnya, RS akan mengalami permasalah dalam peningkatan kualitas pelayanan karena kurangnya pendapatan.
• Strategi agar tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR) lebih dari 60 persen, yakni optimalisasi RS yang ada di Kota Bontang.