Tiga ruas tol yang menghubungkan Balikpapan-IKN ditargetkan beroperasi pada kuartal ketiga 2024. Melihat progresnya kini, perlu upaya ekstra agar infrastruktur dasar itu rampung sebelum pemindahan ASN ke IKN dimulai tahun depan.
bontangpost.id – Progres konstruksi jalan tol Ibu Kota Nusantara (IKN) masih cukup rendah. Hingga pengujung Maret 2023, capaian pembangunan Seksi 3A, 3B, dan Seksi 5A belum di atas 10 persen. Ketiga ruas jalan bebas hambatan itu berada di Balikpapan. Berdasarkan catatan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), progres Seksi 3A Segmen Karang Joang-KKT Kariangau sepanjang 12,664 kilometer masih 1,58 persen.
Kemudian Seksi 3B Segmen KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,325 kilometer, progresnya 9,56 persen. Kemudian Seksi 5A Segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,675 kilometer, progresnya 10,38 persen.
“Target penyelesaian konstruksinya di tahun 2024,” ucap Kepala BPJT Danang Parikesit dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, 28 Maret lalu. Nantinya, apabila ketiga ruas tersebut rampung, jarak dari Balikpapan-IKN dari semula 2 jam, hanya 30 menit.
Untuk diketahui, jalan tol Balikpapan-IKN terbagi dalam dua paket pengerjaan. Yakni paket Bandara Sepinggan-KIPP IKN atau IKN 1 sepanjang 51,37 kilometer. Kemudian, paket Bandara VVIP-KIPP IKN atau IKN 2 sepanjang 32,82 kilometer.
“Target operasional pada quarter (kuartal) ketiga 2024. Dengan target operasional jalan tol akses IKN sepanjang 52,8 kilometer,” sebut Danang.
Sebelumnya, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi menyampaikan, pembangunan ketiga ruas tol tersebut terkendala pembebasan lahan yang disebabkan tumpang tindih kepemilikan lahan. Sehingga akan dilakukan konsinyasi atau menitipkan pembayaran ke pengadilan. Pihaknya sebelumnya menargetkan, pada Maret 2023, progres fisik sudah mendekati 20 persen. Namun nyatanya, belum di atas 10 persen.
“Nanti kami ingin kebut pelaksanaan pembebasan lahannya. Terutama di Seksi 3A. Karena ini yang paling panjang. Sekira 12 kilometer lebih,” harapnya.
Pada bagian lain, Tim penilai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) datang ke Kaltim untuk melihat perkembangan pembangunan IKN. Dari lawatan beberapa hari itu, ada yang dinilai sudah melebihi ekspektasi dan ada pula yang belum.
Tim penilai utama sekaligus Direktur Perencana Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas Sumedi Andono Mulyo mengatakan, pekerjaan rumah yang harus dilakukan Pemprov Kaltim adalah kesiapan menghadapi IKN dan kerja sama antardaerah kabupaten dengan provinsi untuk mengembangkan value chain atau rantai nilai.
“Itu mungkin PR terbesar Kaltim untuk tahun ini,” kata Sumedi.
Dia menambahkan, soal kawasan pemberdayaan penyangga IKN, turut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, termasuk Pemprov Kaltim keseluruhan, dengan menggandeng berbagai pihak dari pusat sampai kota/kabupaten. “Itu yang nanti kerja sama dengan daerah mitra IKN. Bahkan nanti yang dari Jepang juga akan mendukung pengembangan daerah mitra IKN bersama Bappenas,” jelasnya.
Pengembangan wilayah sekitar IKN, nanti ada workshop khusus soal infrastruktur dan konektivitas, sehingga terwujud rantai nilai atau value chain. Misal produksi di kabupaten/kota yang punya komoditas unggulan. Kalau dijual mentah, nilainya kecil. Jadi harus diolah untuk meningkatkan nilainya.
“IKN dan Kaltim harus setara. IKN maju, Kaltim enggak boleh tertinggal. Jangan sampai mengulang kesalahan di Jakarta,” sambungnya.
Meski dua hal tersebut masih jadi pekerjaan rumah, ada hal lain yang disebut Sumedi melebihi ekspektasinya soal Kaltim. Sumedi menyebut, pengembangan pendidikan dan pertanian di Kaltim. Selain itu, yang menyita perhatiannya adalah pengolahan sawit yang ternyata tidak hanya crude palm oil (CPO). Namun, juga sampai ke palm kernel oil (PKO). Turunannya tidak hanya minyak goreng, tetapi untuk bahan baku kosmetika dan sebagainya.
“Terbaik, mendekati Malaysia,” kata Sumedi saat memaparkan soal sawit di Kaltim.
Dia pun menyebut pengolahan sawit di industri yang ada di Kariangau, Balikpapan, sudah kelas dunia. Ekspansinya juga besar. Sebenarnya, Maloy punya potensi. Hanya masalah infrastruktur, tata kelola, dan akses ke sana yang harus benar-benar diatur kembali, sehingga bisa memaksimalkan industrinya nanti. Dia juga menegaskan, Kaltim menjadi pusat pemerintahan, jadi perbandingannya bukan lagi provinsi lain tetapi negara luar.
Ekspektasi pembangunan di Kaltim begitu tinggi. Kaltim harus bersaing dengan negara luar. Namun, anggaran yang dikucurkan untuk Kaltim masih minim. Masih kalah jauh dari Jakarta. Hal ini pun disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji dalam forum yang mempertemukannya dengan tim penilai dari Bappenas, Jumat (31/3).
“Anggaran yang kita dapatkan dengan seluruh kabupaten/kota itu tidak sebanding dengan ratusan triliun yang disetorkan ke negara,” kata Seno.
Dia memaparkan, anggaran untuk ke Kaltim yang luasnya berkali lipat dari DKI Jakarta, sangat minim. Anggaran Rp 20 triliun tidak akan cukup untuk membangun Kaltim yang luasnya hampir seluruh Pulau Jawa. (kip/nyc/riz/dwi/k16)
