Pemekaran, Sulit Cari Lahan di Perkotaan

Lahan Koramil dan Polsek Diminta Harus Berdekatan

BONTANG – Rencana pemekaran kecamatan di Bontang berdampak pada Polres dan Kodim 0908 Bontang. Pasalnya, jika Bontang sudah menjadi 4 kecamatan, maka Koramil dan Polsek pun harus ikut dimekarkan. Usulan pun diminta agar letak Koramil dan Polsek Bontang Barat harus berdekatan. Sayangnya, Pemkot Bontang kesulitan menyediakan lahan di wilayah perkotaan.

Hal itu terungkap saat rapat kerja (raker) terkait persiapan lahan untuk Koramil dan Polsek Bontang Barat antara Komisi I DPRD Bontang dengan Kodim 0908/BTG, Polres Bontang, Asisten Administrasi Pemerintahan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Bontang, Dinas Permukiman, Kawasan Perumahan dan Pertanahan (DPKPP) Bontang, serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bontang di Ruang Rapat DPRD Bontang.

Dandim 0908/BTG Letkol Inf Rio Akmal mengatakan, kebutuhan lahan untuk pembangunan Koramil minimal seluas 2 hektare. Didalamnya sudah termasuk bangunan perkantoran dan rumah dinas. “Dua hektare itu sudah paling minimal, jika bisa juga lokasinya antara Kecamatan Bontang Selatan dan Bontang Barat,” jelas Rio saat rapat kerja di ruang rapat DPRD Bontang, Selasa (25/4) kemarin.

Sementara dari Asisten Administrasi Pemerintah, Syarifah Nurul Hidayati menyebutkan, bahwa lahan milik Pemkot Bontang di wilayah Kecamatan Bontang Barat tidak ada yang seluas 2 hektare. Pasalnya, wilayah tersebut sudah sangat padat. Sehingga di wilayah perkotaan lahan seluas 2 hektare akan sulit didapat.

“Biasanya dibawah 1 hektare jika lokasinya di perkotaan, kalau dua hektare bisa sekitar komplek perkantoran Bontang Lestari atau Jalan Prestasi dekat Stadion Taman Prestasi,” terangnya.

Sementara untuk lahan Polsek Bontang Barat sudah masuk permohonan hibahnya sejak tahun 2011 lalu yang berlokasi di dekat Rumah Potong Hewan (RPH). Namun pembangunannya belum diketahui apa dari dana APBN atau APBD. “Sedangkan jika harus melakukan pembebasan lahan untuk lokasi Koramil rasanya tidak mungkin karena 2017 tidak dianggarkan untuk pembebasan lahan,” ungkap Nurul.

Waka Polres Bontang Kompol Eko Alamsyah mengucapkan terima kasih jika memang Pemkot Bontang sudah menyediakan lahan untuk Polsek Bontang Barat. Soal lokasinya yang seluas 6.000 meter, pihaknya akan melaporkan ke Kapolres Bontang. Diterangkan bahwa di Kepolisian, lokasi strategis mengacu pada rasio antara petugas dan masyarakat. “Idealnya memang kurang, tetapi karena sudah disiapkan, kami ucapkan terima kasih,” ujarnya.

Eko menyarankan, jika pembangunan masih jauh maka sebaiknya dialokasikan dulu. Karena menurutnya, selama 2 tahun terakhir di Kepolisian tak ada anggaran untuk pembangunan. “Jadi rencana pemekaran Polsek ini akan kami laporkan ke Polda Kaltim untuk dilanjutkan ke Mabes Polri, karena berkaitan dengan tunjangan ASN Kapolsek,” ungkapnya.

Sementara itu, pimpinan rapat Anggota Komisi I DPRD Bontang Bilher Hutahaean meminta agar tim dibentuk oleh Dandim 0908/BTG untuk menentukan lokasi. Sehingga, dalam waktu sepekan langsung melaporkan lokasi yang diusulkan.

Karena alternatifnya hanya berada di wilayah Bontang Lestari, sedangkan jika dilakukan pembebasan lahan maka prosesnya akan sangat panjang. “Koordinasikan saja dengan bagian aset Bontang secepatnya,” pintanya.

Ketua Fraksi Golkar Muslimin mengatakan, harus mencari lokasi yang representatif  untuk akses pelayanan. Sehingga, jika lokasinya jauh dari kota tentu akan menghambat pelayanan. Jadi, dari Bapelitbang dan BPKD Bontang bagian aset sebaiknya memikirkan dulu lahan untuk Koramil. “Kalau tidak strategis mending jangan, karena tanggung. Sedangkan untuk Polsek bagusnya 1 kecamatan 1 Polsek,” bebernya.

Inspektorat Daerah Bambang menyatakan, sebaiknya terkait lahan ini jika sudah ditetapkan maka dirapatkan kembali agar dipastikan bahwa lahan tersebut tidak berbenturan. “Karena pelanggaran ruang termasuk korupsi,” ujarnya.

Memang, lanjut dia, idealnya 1 kecamatan 1 Polsek. Jika hibah lahan, dan yang membangun APBN maka proses hibah harus disegerakan. Kecuali, kalau dibangun menggunakan dana APBD maka hibahnya bisa nanti bersamaan dengan bangunan.(mga)