Pemerintah Bantah Tuduhan Konspirasi Pemilu

JAKARTA – Tuduhan konspirasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan aparat keamanan pada pemilu 2019 dibantan Menkopolhukam Wiranto. Dia menegaskan, KPU merupakan lembaga independen yang tidak bisa diintervensi. Sehingga, tuduhan konspirasi itu menurut dia sama sekali tidak benar.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Wiranto usai memimpin rapat terbatas di kantornya kemarin (24/4). Menurut dia, tuduhan konspirasi yang beredar saat ini sudah berlebihan. ”Sangat tendensius, ngawur, bernuansa fitnah, tidak benar, dan tidak berdasar,” kata dia. Sebab, dia memastikan tidak ada niatan dari pemerintah maupun aparat keamanan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Menurut Wiranto, tuduhan itu diarahkan untuk mendelegitimasi pemerintah dan penyelenggara pemilu. Khususnya KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). ”Termasuk hasil pemilu yang sementara ini sedang dalam proses penghitungan,” kata mantan panglima ABRI itu. Padahal, penghitungan suara oleh KPU sudah dilakukan secara transparan. Bahkan bisa dipantau oleh masyarakat secara langsung.

Sebagai menko polhukam, Wiranto menyampaikan bahwa komisioner KPU maupun Bawaslu dipilih oleh DPR. Keduanya juga merupakan lembaga yang tidak tergabung dalam struktur lembaga lain. ”Dengan demikian tidak berada di bawah kendali pemerintah,” tegas pejabat asal Jogjakarta tersebut. Dia pun menegaskan kembali, pemerintah tidak pernah punya pikiran mengintervensi apalagi membangun konspirasi secara terstruktur, sistematis, dan massif.

Lebih lanjut, Wiranto menuturkan, dirinya sebagai pejabat yang membidangi sektor politik nasional menegaskan bahwa pasti tahu dan akan berperan aktif apabila konspirasi yang dituduhkan benar adanya. ”Pada kenyataannya saya harus menyatakan bahwa tuduhan konspirasi antara pemerintah dan KPU atau Bawaslu untuk melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif dalam pemilu tahun 2019 tidak benar,” tegasnya.

Melalui keterangan tersebut, sambung Wiranto, pemerintah berharap besar masyarakat tidak percaya terhadap berita-berita bohong yang beredar selama ini. Juga tidak terhasut untuk melakukan gerakan-gerakan yang hanya akan mengganggu kedamaian dan keamanan nasional. Menurut dia, masyarakat seharusnya mengapresiasi penyelenggaraan pemilu serentak tahun ini. Sebab, dengan tingkat kerumitan yang luar biasa, KPU sudah berhasil.

Sediktnya, Wiranto menjelaskan bahwa pemilu serentak tahun ini melibatkan 192 juta pemilih dengan jumlah TPS mencapai 810 ribu. ”Sangat terbuka untuk d?iawasi oleh semua pihak termasuk observer dari mancanegara,” jelasnya. Dengan keberhasilan tersebut, dia menilai, seharusnya masyarakat memberikan penghargaan kepada KPU, Bawaslu, maupun aparat keamanan yang bertugas mengawal pelaksanaan pemilu.

Apalagi jika melihat petugas yang sudah berkorban nyawa selama penyelanggaraan pemilu. Berdasar data dan laporan yang diterima oleh Wiranto, ada ratusan petugas yang meninggal dunia. ”Oleh sebab itu, sangatlah tidak tepat atau tidak pada tempatnya kalau melakukan fitnah, cacian, dan membuat tuduhan-tuduhan yang menyedihkan dan tidak berdasar,” bebernya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, sejauh ini rekapitulasi suara di kecamatan memang masih menimbulkan sejumlah catatan. Meskipun demikian, pihaknya masih optimistis sebagian besar akan selesai tepat waktu sebelum 2 Mei mendatang. ’’Tergantung dari PSU (pemungutan suara ulang), karena ada sejumlah daerah yang mendapat rekomendasi itu ,’’ terangnya di Bawaslu kemarin.

Dia mencontohkan, beberapa kabupaten di Papua mendapatkan rekomendasi PSU. ’’Misalnya di Puncak Jaya, di Kawasan pegunungan tengah Papua, mungkin saja di sana agak terlambat,’’ lanjutnya. Namun, untuk daerah di pulau Jawa dan Sumatera diperkirakan tidak bakal terlambat. Sampai saat ini, rekomendasi PSU sudah lebih dari 500 TPS.

Dia juga mempersilakan bila ada sejumlah pihak yang ingin memantau lebih dalam pelaksanaan rekapitulasi suara pemilu. termasuk bila ada yang ingin membuat tim pencari fakta atau semacamnya. Namun, Bagja menegaskan Bawaslu tidak akan telibat di dalamnya. Sebab, Bawaslu punya tugas dan wewenang yang sudah diatur oleh UU.

Justru, keberadaan kelompok-kelompok itu membantu kerja penyelenggara dan pengawas agar rekapitulasi menjadi lebih transparan. ’’Tapi ingat, ruangan kan terbatas. Ada saksi parpol yang harus dihormati,’’ tuturnya. Bagaimanapun, sesuai ketentuan perundang-undangan, saksi peserta pemilu akan diprioritaskan untuk berada satu ruangan dengan penyelenggara dan pengawas.

Yang jelas, proses rekapitulasi tetap harus bisa dilihat meski beberapa pihak tidak bisa masuk. Rekapitulasi tidak dilaksanakan di ruang tertutup dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sehingga, publik di luar saksi peserta pemilu tetap bisa memantau.

Hampir senada, Ketua KPU Arief Budiman juga mengutarakan optimismenya bahwa proses rekapitulasi berjalan on the track. ’’Ini memang kami beri waktu paling lama 17 hari. Tapi kalau kita menunggu semua selesai baru kita mulai, bisa terlambat,’’ terangnya di KPU kemarin. Karena itulah, pihaknya meminta daerah yang bisa selesai lebih dahulu untuk langsung mengirim hasil rekapitulasi ke level di atasnya.

Sejauh ini, beberapa daerah memang telah melaporkan kecamatan-kecamatan mana saja yang sudah menuntaskan rekapitulasi. ’’Kecamatan-kecamatan yang tidak terlalu banyak TPS-nya itu sudah selesai (rekapitulasi),’’ lanjut alumnus Universitas Airlangga Surabaya itu. Meskipun demikian, Arief menyatakan belum memiliki data detailnya.

Hari ini KPU akan mulai membuka prosesi rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional. Rekapitulasi akan dilakukan di kantor KPU. Bukan di hotel sebagaimana diisukan beberapa waktu sebelum pemungutan suara.

Sejak Selasa (23/4) lalu, layout bagian dalam tenda besar di halaman KPU diubah. Yang tadinya untuk memantau proses Situng, disiapkan untuk rapat pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat nasional. Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2018 menetapkan rekapitulasi tingkat nasional dimulai hari ini sampai maksimal 22 Mei mendatang.

Meskipun demikian, hingga kemarin memang belum ada provinsi yang telah tuntas proses rekapitulasinya. ’’Kami sudah meminta kepada teman-teman provinsi dan kabupaten/kota, kalau sudah selesai kasih report ke kami,’’ tuturnya. Sehingga, misalnya hari ini ada KPU provinsi yang rekapitulasinya tuntas, besoknya langsung dibawa ke Jakarta untuk dibuka oleh KPU. (syn/byu/jpg)